Mengapa Negara Kaya Kian Kaya dan Negara Miskin Tetap Miskin?

How Rich Countries Got Rich…and Why Poor Countries Stay Poor
Erik S. Reinert
Constable & Robinson, 2008  |  xxix + 365 hlm

reinert[Ulasan ini juga dimuat di situs FAIR Institute]

Jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul buku Erik Reinert ini, How Rich Countries Got Rich…and Why Poor Countries Stay Poor bisa diringkas demikian: karena negara-negara kaya sekarang melarang negara-negara miskin dan berkembang mengambil langkah-langkah yang sebenarnya dulu mereka ambil agar bisa jadi kaya, yakni: membentuk dan memproteksi industri dalam negerinya sampai kuat sebelum terjun ke dalam perdagangan internasional.

Kesadaran akan hal ini tidaklah baru tentunya, dan sudah banyak disuarakan baik oleh kaum akademisi maupun aktivis. Namun buku Erik Reinert ini memberi sumbangsih maha penting bagi argumentasi ini dengan kelengkapan data sejarahnya. Reinert membongkar (mengobrak-abrik, tepatnya) sejarah ilmu ekonomi untuk menemukan literatur-literatur yang kini diabaikan oleh ekonom mainstream, namun yang pada zamannya justru banyak dibaca dan menjadi bahan rujukan kebijakan publik yang membuat negara-negara kaya itu bisa menjadi kaya.

Deretan literatur ekonomi heterodoks ini disebutnya sebagai “the other canon”, dan Reinert —bersama ekonom-ekonom kritis sejenis macam Ha Joon Chang dan Carlota Perez—aktif di Yayasan The Other Canon, Norwegia, untuk mengembangkan pendekatan yang disebutnya sebagai “reality-based economics” atau “experience-based economics” ini.

Dengan pendekatan ini, Reinert mengkaji kebijakan riil apa yang sesungguhnya diambil oleh negara-negara maju dalam proses perkembangannya, dan bukan apa yang ditulis dalam sejarah ilmu ekonomi mainstream sekarang. Misalnya, perdagangan bebas digembar-gemborkan sebagai jalan menuju kemakmuran, sebagaimana anjuran Adam Smith agar Inggris membuka arus dagangnya dalam Wealth of Nations, namun Reinert menemukan bahwa kenyataannya Inggris justru menerapkan cukai yang jauh lebih banyak dibanding Perancis sepanjang 100 tahun sejak buku Smith itu terbit, dan itu jelas-jelas bukan ciri perdagangan bebas. Sepanjang sejarah negara-negara kaya, bukan perdagangan yang menjadi sumber penghasil kekayaan sebagaimana yang sering dibilang itu, melainkan produksi/industri dalam negeri yang kuat.

Ini terbukti saat Smith di buku itu juga menasehatkan bahwa AS —yang merdeka persis pada tahun terbitnya Wealth of Nations—akan menderita kesalahan mematikan bila memproteksi industri manufakturnya. Namun tulisan Smith ini harus dipandang tidak bebas-nilai, ia tak lepas dari kepentingan Inggris yang bermaksud terus menjadikan AS sebagai koloni. Untungnya Alexander Hamilton, Menteri Keuangan AS pertama, jeli membaca Smith, yang secara kontradiktif menulis pada buku yang sama namun pada bab yang berbeda bahwa hanya negara-negara dengan industri manufaktur dalam negeri yang kuatlah yang bisa memenangkan perang. Hamilton mendasarkan kebijakan ekonomi AS dengan meniru (emulate) apa yang secara riil dilakukan Inggris dan bukan apa yang diteorikan oleh Adam Smith. Emulasi, bagi Reinert, adalah kunci kemajuan negara-negara besar. AS pun memproteksi industri dalam negerinya selama 1,5 abad. Baru setelah industri dalam negeri itu kuat AS terjun dalam perdagangan dunia sebagai pemain, bukan kuli.

Sayangnya, menurut Reinert, pasca Perang Dunia II pendekatan “experience-based economics” ini sirna dan digantikan oleh pendekatan abstrak yang merupakan turunan dari pendekatan ilmu ekonomi David Ricardo. Apalagi setelah Alfred Marshall memperkenalkan pemakaian teknik-teknik matematis dalam perhitungan ekonomi, ilmu ekonomi pun berubah seolah-olah menjadi ilmu pasti (hard science)dan melupakan aneka ragam segi-segi kualitatif ketika ia masih bernama “ekonomi-politik”. Political-economy beralih menjadi economics.

Menarik bahwa bagi Reinert, debat besar pasca Perang Dunia II antara retorika pasar bebas ala kapitalisme dengan ekonomi terpimpin ala komunisme sesungguhnya hanyalah turunan yang sama dari ekonomi David Ricardo. Mengapa komunisme ia samakan dengan kapitalisme dalam hal ini? Tradisi ilmu sosial Jerman pra-Marx lebih memandang pengetahuan, ide baru, dan teknologi sebagai faktor-faktor penggerak perekonomian. Namun ketika dampak-dampak sosial kapitalisme tak terjelaskan oleh cara pandang ini, Marx mengambil teori nilai kerja David Ricardo yang sangat abstrak untuk membangun teorinya sendiri. Bagi Reinert, pilihan Marx ini punya konsekuensi panjang: “his choice had very serious long-term consequences, allowing Ricardo’s abstract thinking to rule along the whole political axis from left to right during the Cold War period and beyond.” (hlm. 41).[1]

Seiring dengan sirnanya “experience-based economics”, sirna pulalah penekanan pada sisi produksi sebagai faktor sentral penghasil kemakmuran suatu negara. Penekanan beralih pada sisi perdagangan. Kedua hal ini berhubungan erat. Kian abstraknya ilmu ekonomi mensyaratkan kian banyaknya faktor-faktor kualitatif yang harus dibuang dalam perhitungan, demi mencapai sebuah model matematis yang terukur. Dengan demikian, dunia diasumsikan steril dari faktor-faktor “lokal”, “kontekstual”, dan kesejarahan. Keragaman kultur, gesekan kepentingan, friksi dan konflik dianggap tiada. Model matematis macam ini akhirnya memang membuka jalan bagi menguatnya doktrin perdagangan bebas, di mana dunia dianggap sama rata dan pasti akan jadi sama-sama lebih kaya bila perdagangan dibuka seluas-luasnya. Doktrin ini, seperti pendekatan yang melahirkannya, mengabaikan faktor-faktor macam ketimpangan yang telah terlebih dahulu ada akibat imperialisme kolonialisme serta keragaman sejarah tiap-tiap negara. Dengan inilah Paul Samuelson membuktikan secara matematis bahwa perdagangan internasional yang tanpa batasan akan menghasilkan “factor-price equalization”, artinya: harga yang dibayarkan untuk faktor-faktor produksi akan cenderung jadi sama di seluruh dunia. Bagi Reinert, pendekatan Samuelson inilah sumber munculnya absurditas globalisasi yang digencarkan oleh kebijakan Washington Consensus serta badan-badan macam IMF dan Bank Dunia sekarang ini.

Konsep macam comparative advantages misalnya, bisa absurd kalau hanya dilihat dalam hitung-hitungan di atas kertas. Problem murahnya gaji buruh serta rendahnya standar hidup di Indonesia misalnya, akan dianggap sebagai keunggulan komparatif kita dalam perdagangan dunia —dan bukan sebagai masalah sosial yang harus dipecahkan—bila hanya dihitung secara matematis. Ini melupakan bukti sejarah riil bahwa Ford justru melipatgandakan upah buruhnya sejak 1914 agar industri mobilnya bisa meraksasa (hlm. 103).

Sebagai ekonom yang banyak memberi masukan pada pemerintah negara-negara berkembang, Reinert mengalami langsung absurdnya situasi kontemporer ini. Pada Maret 2000, Reinert menghadiri konferensi ekonomi yang diselenggarakan parlemen Mongolia tentang arah perekonomian negeri itu. Keadaan sedang suram. Sejak terintegrasi ke perekonomian global, pelbagai macam perindustrian lokal negeri itu justru lenyap. Produksi roti turun 71% dan produksi buku serta majalah turun 79%, upah riil terpangkas separuh dan suku bunga meroket menjadi 35%. Sebanyak 2-3 juta hewan ternak mati atau sekarat akibat kurangnya rumput. Media massa melihatnya sebagai fenomena global warming, namun Reinert melihatnya sebagai fenomena integrasi paksa global economy: diminishing returns to scale on land resources. Mongolia ditarik paksa ke dalam perekonomian global dengan harapan bisa menemukan tempatnya sesuai “keunggulan komparatif”-nya, dan hasilnya justru primitivisasi: negeri itu terdorong balik dari zaman industri menuju zaman pastoral.

Di tengah konferensi tersebut, perwakilan Bank Dunia menyajikan tiga skenario mujizat: Mongolia bisa tumbuh 3, 5, atau 7% setahun, tanpa menjelaskan bagaimana kemerosotan perekonomian ini bisa distop terlebih dahulu. Begitu juga dengan perwakilan USAID yang mengeluhkan kurangnya kultur kewirausahaan dalam masyarakat Mongol, tanpa menjelaskan bagaimana bisa wirausahawan bekerja dengan suku bunga setinggi 35%? (yang kita tahu tentunya dipatok demi menyelamatkan sektor finansial dengan mengorbankan sektor riil).

Situasi jadi semakin absurd saat Jeffrey Sachs, ekonom yang juga harus memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat Mongolia, menulis dalam The Economist bahwa Mongolia harusnya berspesialisasi menghasilkan software komputer. Bagi Reinert, “usulan brilian” Sachs inilah bukti telak bahwa ekonomi telah terpisah jauh dari realitas: “Only in that strange world of economic textbooks can nomadic yak-herders without telephones and electricity suddenly compete with and supply Silicon Valley.” (hlm. 177). Sachs mengabaikan sama sekali kenyataan bahwa hanya 4% warga Mongol di luar ibukota yang punya sambungan listrik.

Kecaman Reinert atas ekonom-ekonom macam Sachs tak berhenti sampai situ. Bagi Reinert, tidak mengherankan bila kini Sachs menjadi pengusung aktif program-program PBB macam Millenium Development Goals (MDGs). MDGs hanyalah “penawar sakit” atau palliative economics belaka. Ia tidak menyembuhkan penyebab sakitnya itu sendiri (kurangnya industri lokal yang kuat di negara-negara berkembang), namun cuma meringankan dampak perdagangan bebas global (berupa bantuan keuangan bagi negara-negara miskin). Keterlibatan aktif ekonom-ekonom macam Sachs dalam MDGs dengan demikian bisa kita baca sebagai dua hal:

  1. ini adalah bukti bahwa doktrin perdagangan bebas yang mereka gencarkan dulu telah gagal membawa kemakmuran, dan malah sebaliknya semakin memiskinkan, dan kini mereka sibuk mencari penangkal dampak negatifnya; namun demikian
  2. mereka ingin terus mempertahankan sistem dunia macam ini dengan tetap tidak membolehkan negara-negara berkembang membangun industri lokalnya yang kuat, tapi berharap agar negara-negara itu survive lewat bantuan asing. Alih-alih mengembangkan pembangunan agar Afrika bisa mengenyahkan malaria (sebagaimana yang dilakukan Swiss dulu), Afrika kini malah digelontor bantuan kelambu nyamuk oleh negara-negara Barat.

Semua yang terjadi pada masa sekarang bagi Reinert bisa dicari padanannya dalam sejarah ekonomi yang telah digelapkan oleh ilmu ekonomi mainstream. Kita bisa mempelajari argumen-argumen kaum anti-Physiocrat abad ke-18 macam Voltaire (Perancis) dan Abbe Galiani (Italia) untuk menentang ekonom yang berpendapat bahwa pasar secara otomatis akan menghasilkan harmoni kehidupan. Gerakan Right to Food yang berkembang sekarang juga memiliki kesamaan dengan argumentasi Simon Linguet tahun 1774. Dan secara khusus, literatur kolonialisme dengan jelas menunjukkan apa yang terjadi dengan globalisasi kontemporer sekarang, bahwa negara-negara kolonialis sengaja membuat koloni-koloni mereka sebagai pengekspor bahan mentah belaka dengan mencegah terbentuknya industri nasional yang kuat. Lihat tulisan Joshua Gee tahun 1792 berikut: “That all Negroes shall be prohibited from weaving either Linnen or Woollen, or spinning or combing of Wooll, or working at any Manufacture of Iron: that they also be prohibited from manufacturing of Hats, Stockings, or Leather of any kind…” Ekonom Jerman Johann Heinrich Gottlob von Justi telah lama meramalkan bahwa negara-negara koloni itu suatu hari nanti akan sadar bahwa mereka telah ditipu, dan akan memberontak untuk membentuk industri nasional mereka sendiri. Ramalannya terbukti saat Amerika Serikat memerdekakan diri dari Inggris.

Buku Reinert ini —peraih Myrdal Prize 2008—memang bisa dibilang jauh berbeda dari kebanyakan buku-buku “anti-globalisasi” yang ada sekarang. Kita bisa membacanya dalam tiga tataran:

  1. kritik kebijakan
  2. sejarah ekonomi alternatif
  3. upaya peruntuhan mitos bahwa ilmu ekonomi adalah hard science

Bahkan bagi penyuka buku langka dan antik, kisah perburuan Reinert atas literatur-literatur ekonomi lawas bisa menjadi bacaan tersendiri yang mengasyikkan. Entah disengaja atau tidak, Reinert mendapati bahwa sirnanya “experience-based economics” dari ilmu ekonomi yang diajarkan di perkuliahan antara lain disebabkan oleh menghilangnya literatur-literatur tentang itu dari perpustakaan-perpustakaan kampus maupun umum. Pada 1984 Baker Library di Harvard membuang seluruh koleksi Friedrich List mereka (ekonom Jerman yang menterorikan pertama kali soal pertumbuhan tidak merata), dan Reinert mendapatkannya dari pedagang buku di Boston. New York Public Library pada pertengahan 1970an memutuskan untuk memikrofilmkan seluruh koleksi pamflet mereka dan membuang aslinya. Untungnya bahan-bahan tersebut (170 ribu pamflet) selamat di tangan seorang kolektor, dan dari pedagang buku di London, Reinert dan istrinya yang seorang pustakawati memboyong pulang sekitar 2.300 pamflet, semuanya mendokumentasikan perdebatan-perdebatan kebijakan ekonomi di Senat dan Kongres AS awal 1800an, yang bisa mengisahkan apa sesungguhnya langkah-langkah yang diambil AS dari negara koloni miskin menjadi negara kaya, yang tak pernah tercantum di buku-buku ajar ekonomi.

Upaya Reinert untuk berkaca pada sejarah ini menjadi kian terasa urgensinya bagi kita sendiri di Indonesia yang kebijakan-kebijakan ekonomi-politiknya makin lama makin terasa ahistoris. Seperti Reinert, kita perlu membuka-buka kembali perdebatan-perdebatan awal abad ke-20 untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi-politik kita, setidaknya pada tataran pemikiran dan teoretis untuk awalnya. Bagaimana Semaoen, misalnya, memikirkan tentang tenaga kerja dan perburuhan? Bagaimana Iwa Koesoema Soemantri mengulas tentang persoalan agraria? Bagaimana Marhaenisme dirumuskan oleh Soekarno dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan modal dan alat-alat produksi? Bagaimana konsepsi koperasi Moh. Hatta? Bagaimana ekonomi gerilya Tan Malaka? Para founding fathers kita hendak membebaskan Indonesia bukan hanya dari penjajahan fisik, melainkan juga ekonomi. Karenanya, pemikiran-pemikiran mereka sangat perlu ditilik dan dipelajari kembali dalam konteks kemandirian ekonomi Indonesia di tengah globalisasi sekarang ini.

—————-

1. Sebagai catatan, dalam pohon ekonomi The Other Canon, perbedaan sistem perekonomian “kiri” dan “kanan” memang tidak digolongkan dalam pengertian yang kita pahami secara konvensional selama ini. Abraham Lincoln bisa dibilang kanan dan Marx kiri, namun keduanya berdiri di kubu yang sama dalam pendapatnya bahwa produksi dan industrilah yang bisa menghasilkan kemakmuran. Bukan kebetulan bahwa Marx menjadi kolumnis tetap New York Daily Tribune, organ Partai Republiknya Lincoln.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: