Mereka yang Memilih Hidup Tanpa Negara

The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia
James C. Scott
Yale University Press, 2009  |  464 hlm

notgoverned[Ulasan ini juga dimuat di Ikhtisar Studi Agraria dalam format yang sudah diedit oleh redaksi ISA]

Saya tidak tahu apakah James C. Scott masih menarik bagi ranah pemikiran sosial di Indonesia. Buku-bukunya yang tergolong mutakhir, seperti Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1998) tidak diterjemahkan, sementara terjemahan karya-karya dahsyatnya yang berpuluh tahun lalu menggemparkan dan sekarang sudah susah sekali dicari (Moral Ekonomi Petani: Pergerakan dan Subsistensi di Asia Tenggara dan Senjatanya Orang-Orang yang Kalah) tidak diterbitkan ulang. Bila benar demikian, sungguh sayang adanya, karena pemikiran Scott masih sangat relevan dengan persoalan sosial kita, terutama menyangkut pedesaan, agraria/pertanahan, dan petani. Dan buku barunya ini sekali lagi menunjukkan makin gemilangnya perkembangan intelektual James C. Scott.

Dari karya awal hingga terakhirnya, kita bisa menarik benang merah atas konsistensi dan perkembangan pemikiran Scott. Dalam Moral Ekonomi Petani (LP3ES, 1981) Scott mengemukakan untuk pertama kali teorinya bagaimana “etika subsistensi” (etika untuk bertahan hidup dalam kondisi minimal) melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di pedesaan, termasuk sikap resisten mereka terhadap inovasi dlsb. Inilah yang disebut sebagai “moral ekonomi”, yang membimbing kaum tani dan warga desa dalam mengelola sumber-sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hubungan pasar kapitalistik yang dihadirkan oleh adanya negara, dunia modern, dan kolonialisme di Asia Tenggara mengacaukan “moral ekonomi” itu dan menyebabkan kaum tani berontak.

Mahakarya kedua Scott, Senjatanya Orang-Orang yang Kalah, membawa topik di atas selangkah lebih jauh. Scott mendokumentasikan penelitian bertahun-tahunnya tentang perlawanan keseharian kaum tani yang tak tercatat sejarah. Demikian pula buku Perlawanan Kaum Tani (YOI, 1993) yang bukanlah terjemahan langsung dari buku Scott, melainkan terjemahan kumpulan artikel Scott yang disunting oleh Prof. Sajogyo. Buat saya, Senjatanya Orang-Orang yang Kalah inilah bukunya yang paling penting karena mampu menjelaskan posisi sebenarnya kaum tani yang selalu membikin pusing kaum revolusioner.

Petani adalah kelas tertindas, tapi perjumpaan langsung dengan mereka ternyata hanya membuat stres kaum revolusioner (terutama komunis-komunis awal abad ke-20), sampai akhirnya Marx (dan terutama Lenin) menyimpulkan bahwa petani tak punya kesadaran sosialis dan tak bisa dijadikan sekutu dalam revolusi. Perlawanan kaum tani, yang memang terjadi umpamanya dalam bentuk pembakaran hasil panen, dipandang bukan sebagai gerakan terorganisir, melainkan hanya pelampiasan kemarahan secara destruktif dan membabi buta akibat eksploitasi yang kelewatan, misalnya pajak yang teramat tinggi. Garda depan perjuangan sosialis dengan demikian diletakkan di pundak kaum buruh, karena kaum buruhlah yang telah bersentuhan dengan dunia industri dan mengalami penindasan industrial/kapitalistik sehingga paling memahami apa yang harus diganyang dari kapitalisme. Kaum tani –dengan sikap pasrah dan nrimo-nya yang masih tergantung pada alam—dianggap tidak revolusioner.

Penelitian Scott atas petani Asia Tenggara mematahkan mitos ini. Ia membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai “kepasrahan kaum tani” bukanlah benar-benar kepasrahan, melainkan aksi-aksi perlawanan anonim dalam diam yang berlangsung saban harinya, yang bahkan telah menjadi suatu subkultur. Dari Scottlah kita mendapat analisa jenial tentang “bentuk-bentuk perjuangan kelas gaya Brechtian” (Brechtian modes of resistance)*: “senjata-senjata biasa yang dimiliki kelompok-kelompok yang relatif tanpa kekuatan: menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, mencopet, pura-pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya.” (dikutip dari Perlawanan Kaum Tani, hlm. 271).

Pesan Scott jelas: hanya karena perlawanan kaum tani ini tak kasat mata, tak tercatat dalam sejarah, bukan berarti mereka tidak punya kesadaran kritis dan tidak melawan. Saya kutip dari hlm. 314-315:

“Banyak dari bentuk perlawanan yang telah kita pelajari itu mungkin aksi-aksi ‘perorangan’, tetapi itu tidak berarti bahwa aksi itu tidak terkoordinasi. Di sini, sebuah konsep koordinasi yang berasal dari rakitan formal dan birokratis tidak banyak membantu dalam memahami aksi-aksi yang dilakukan dalam komunitas-komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan subkultur-subkultur perlawanan yang kaya, dan historis dalam, terhadap tuntutan-tuntutan dari luar […] subkultur pedesaan membantu membenarkan kepura-puraan, perburuan tanpa izin, pencurian, penghindaran pajak, penghindaran wajib militer dan sebagainya […] Tidak ada organisasi formal yang dibuat karena tidak ada satu pun yang diperlukan; namun, suatu bentuk koordinasi telah dicapai yang mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang sedang terjadi itu bukan sekedar aksi perorangan.”

Apa misalnya bentuk perlawanan macam ini? Pencurian kecil-kecilan misalnya, seperti yang sering terjadi di seputar kawasan PTPN adalah bentuk resistensi itu. Atau saya pernah dengar cerita tentang supir truk lintas Sumatera yang karena kesal dipungli oleh polisi memberikan uangnya dengan cara dilipat kecil dan diludahi terlebih dulu.

Dan buku Scott The Art of Not Being Governed ini (terbit Agustus 2009) membawa tesisnya tersebut lebih jauh lagi. Lewat penelusuran sejarah ia mengatakan bahwa ada wilayah-wilayah desa tertentu yang selalu melakukan perlawanan sistematis agar tak tercakup dalam kota atau negara-bangsa. Dan desa-desa tersebut masih ada hingga sekarang di Zomia. Zomia merujuk pada dataran tinggi yang mencakup sebagian wilayah Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Birma, sampai empat provinsi Cina. Istilah Zomia sendiri dicetuskan pada 2002 oleh sejarawan Willem van Schendel dari Universitas Amsterdam.

Memang, tema tarik ulur antara pusat dan daerah selalu terjadi dan bukan hal baru. Tapi yang dimaksud Scott di sini bukanlah semata-mata ketidakpuasan daerah atas sentralisme politik atau sumber daya sebagaimana misalnya yang terjadi di era Orde Baru. Lebih dari itu, Scott menguraikan bahwa seluruh aspek kehidupan sosial di desa-desa Zomia (misalnya sistem perladangan berpindah, agama mileniarisnya, bahkan tradisi lisannya) sengaja dirancang agar mereka tak bisa dicaplok ke dalam negara-bangsa dan untuk mencegah agar dalam masyarakat mereka tidak tumbuh bibit-bibit negara-bangsa. Selama dua alaf, penduduk dataran tinggi ini adalah “pelarian sengaja” dari pusat-pusat ekonomi-politik di dataran rendah.

Bab 1 memaparkan tegangan antara wilayah pegunungan dengan lembah. Peradaban atau negara selalu dimulai di wilayah lembah, dan selalu terjadi proyek kolonisasi (yang sebagian di antaranya gagal) ke wilayah pegunungan. Scott mendekonstruksi bagaimana kerajaan-kerajaan Tiongkok menjuluki orang-orang gunung ini sebagai “leluhur kita sebelum mengenal peradaban dan agama Buddha”, yang sebenarnya justru sebaliknya. Orang-orang ini gunung bukannya belum mengenal peradaban melainkan justru sengaja kabur menghindar darinya. Bentuk masyarakatnya yang terpencar-pencar dan tak teratur (tak bisa diatur) adalah suatu taktik tersendiri buat mereka yang sering membikin pusing para kolonialis. Scott mengutip catatan Raffles di hlm. 39 untuk menunjukkan bagaimana para kolonialis harus berpikir keras cara menundukkan orang-orang gunung dalam suatu pemerintahan terpusat: “Di sini [Sumatra] saya menyokong despotisme. Tangan besi kekuasaan perlu untuk menyatukan orang-orang, memusatkan mereka ke dalam masyarakat-masyarakat…”

Harus ditambahkan di sini bahwa analisa lembah vs. pegunungan juga berlaku bagi daratan vs. pesisir. Kita tahu semakin dekat laut, pengaruh pusat kekuasaan di darat semakin kendur, dan masyarakat jadi lebih bebas dan egaliter (atau “tak beradab” dalam pandangan penguasa). Orang Tuban misalnya, jelas lebih egaliter daripada orang Mataram/Yogya, sebagaimana tergambar dalam bahasa Jawa ngoko mereka yang tanpa hirarki, berbeda dengan bahasa krama Mataraman. Cara hidup orang laut mempunyai keserupaan mendasar dengan penduduk dataran tinggi Zomia yang melarikan dari pusat-pusat kekuasaan. Ben Anderson secara khusus menyarankan Scott agar memperluas kajiannya ke wilayah pesisir dan laut, terutama kehidupan bajak laut. Namun Scott dengan rendah hati mengakui bahwa kajian untuk itu telah dirintis oleh cendekiawan yang lebih kompeten, Eric Tagliacozzo.

Bab 2 dan 3 mengulas bagaimana ruang-ruang pemerintahan itu akhirnya terbentuk: melalui pelembagaan sistem persawahan. Lokasi sawah-sawah padilah yang akhirnya memunculkan pusat-pusat pemerintahan kota. Sawah membuat hasil panen stabil dan mudah dihitung. Dari sini timbul kebutuhan untuk memulai penguasaan tenaga kerja manusia dan sistem produksi. Dinasti Tang misalnya, melarang perladangan berpindah sekalipun sesungguhnya sistem perladangan berpindah memberi lebih banyak hasil bagi petaninya. Masalahnya, kerajaan tidak bisa mengakses hasil itu. Masyarakat pun dipaksa bercocok tanam, dan dengan demikian masuk ke dalam state space.

Bab 4 mengulas bagaimana kekuasaan dikonstruksi secara kultural, misalnya lewat pembedaan antara siapa yang disebut “beradab” dan siapa yang “barbar”.

Bab 5 sampai 6½ (ya, saya tidak mengada-ada, memang ada bab 6½ di buku ini) mengulas proses ini dari sudut pandang sebaliknya, sudut pandang orang-orang gunung yang melawan itu. Sebagian cara perlawanan mereka tempuh lewat escape agriculture, yakni pemilihan jenis tanaman pangan yang memungkinkan mereka terus lolos dari cengkeraman negara. Contohnya, petani-petani Birma melawan kesemena-menaan tentara dengan menanam ketela rambat yang mustahil dirampas. Pemerintah militer Birma pun pada 1980an akhirnya mengeluarkan dekrit pelarangan ketela rambat. Hal ini mirip yang diulas Robert Hefner dalam Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, bagaimana penanaman jagung membantu petani-petani Hindu pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi di Tengger untuk bertahan diri setelah Majapahit jatuh ke pengaruh Islam.

Secara khusus Bab 6½ mengulas bagaimana kelisanan juga dipakai sebagai praktik tersendiri untuk menghindari caplokan negara. Scott mengajukan pertanyaan menarik bagaimana bila orang-orang ini bukan pra-literer, melainkan pasca-literer? Mereka bukan tuna aksara, melainkan kehidupan yang mereka pilih mengharuskan mereka untuk meninggalkan aksara. Contoh hipotetis menarik yang diajukannya adalah bahwa upaya kolonial yang paling pertama dan utama dari suatu pemerintahan terpusat adalah “pemberian nama”: menamai wilayah yang sebelumnya tak bernama menjadi sebuah desa, mungkin pula membagi-baginya dalam satuan-satuan tertentu. Dengan nama itulah kekuasaan dipatenkan. Dan sebaliknya, bila timbul perlawanan tani, dalam kebanyakan kasus kaum tani melakukan pembakaran terhadap arsip-arsip dan catatan-catatan desa. Aksi dan reaksi ini bagi Scott memiliki makna yang lebih dari sekadar simbolik. Ia mengutip renungan antropolog strukturalis Claude Levi-Strauss: “Tulisan sepertinya niscaya bagi negara terpusat yang terstratifikasi untuk mereproduksi dirinya sendiri. Tulisan itu aneh … Fenomena yang tak pelak lagi selalu menyertai kemunculannya adalah terbentuknya kota-kota dan imperium: integrasi ke dalam sistem politik, artinya, pembentukan hirarki dan sistem kasta.”

Scott telah mewanti-wanti sejak bagian Pengantar bahwa analisa historisnya ini “kurang berlaku untuk periode sesudah Perang Dunia II.” (hlm. xii). Karena bisa dibilang cengkeraman negara-bangsa sangat kuat sesudah periode itu dengan munculnya nasionalisme negara-negara Dunia Ketiga. Kurang berlaku, namun bukan berarti tidak berguna. Justru analisa sejarah Scott bisa memberi masukan pada kondisi Indonesia kontemporer yang masih tidak punya bayangan apa yang harus dilakukan pada masyarakat adatnya. Di satu sisi kita meninggi-ninggikan adat sebagai dasar kebudayaan kita. Di sisi lain, bila masyarakat adat menerapkan cara hidupnya yang asali (misalnya perladangan berpindah), negara mencapnya sebagai kriminal dan perambah hutan. Kita tidak punya rencana jelas apakah kita hendak menjadi “nasional” seutuhnya atau mengakomodir adat. Dan sepertinya apa caranya?

Ketidakjelasan ini berdampak pada banyak hal, misalnya legalitas tanah. Di Bali, sekalipun secara de facto diakui banyak tanah komunal yang dimiliki warga secara adat, namun menurut penelusuran teman saya yang sedang melakukan riset doktoralnya di sana, ternyata secara de jure tanah-tanah itu tak punya ketetapan hukum resmi sebagai tanah komunal. Secara hukum tak ada perlindungan apapun yang dipunyai warga. Sementara negara sendiri berkilah memberikan sertifikat resmi atas tanah itu sama artinya dengan mendorong pluralisme hukum. Masalah-masalah inilah yang membuat persoalan agraria di Indonesia tidak bisa didekati dari sudut pandang hukum saja, namun harus secara sosiologis. Dan analisa-analisa Scott bisa memberi masukan berguna untuk itu.

James C. Scott bukan cuma cendekiawan brilian, namun juga penulis ulung. Seperti buku-bukunya yang lain, buku ini ditulis dengan sangat jernih (sampai-sampai memperoleh penghargaan PROSE Award in Goverment & Politics). Scott sendiri sadar akan kelihaiannya ini. Di hlm. xi ia bilang “Saya sering dituding keliru, tapi jarang dibilang tidak jelas atau tidak mudah dipahami. Buku ini juga begitu.” Orang boleh menilainya salah, tapi jarang ada orang yang menilainya tidak jelas.

Keunikan Scott lainnya: selain meriset dan mengajar, sehari-harinya ia juga memelihara domba! Mengapa domba? Dalam sebuah wawancara ia utarakan filosofikasinya untuk kegiatannya ini: “Domba sering dipakai sebagai metafor untuk kebloonan dan kepatuhan. Tapi orang yang pernah melihat domba liar beraksi akan tahu bahwa domba itu sebenarnya individualistik. Kita telah beternak domba selama 8.000 tahun dan memilih yang patuh. Kita yang menjadikan mereka begitu!”

Dengan kata lain, masyarakat yang di-engineering oleh skema-skema pembangunan hanya akan menghasilkan manusia-manusia pasif yang tak sejalan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Masyarakat yang berhasil hanyalah masyarakat yang bebas untuk menentukan cara meraih keberhasilannya sendiri, bukan yang direkayasa dari atas.

Ya, barangsiapa masih menganggap domba itu makhluk bloon, tentu ia belum pernah menonton Shaun the Sheep.

————–

* Brechtian di sini tentu saja mengacu pada dramawan kiri Jerman, Bertolt Brecht. Dalam Kumpulan Cerita tentang Tuan Keuner, ada satu cerita mini Brecht yang sangat terkenal: Tuan Keuner diperlakukan sewenang-wenang bak jongos di rumahnya sendiri oleh seorang tentara fasis. Tuan Keuner tidak melawan. Ia layani apa saja permintaan si tentara. Karena terbiasa dilayani sebagai majikan selama bertahun-tahun, si tentara akhirnya menjadi pemalas lalu mati. Dan saat itulah Tuan Keuner yang dianiaya berteriak “merdeka!” Semacam inilah yang dimaksud sebagai Brechtian modes of resistance.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: