Category Archives: Ekonomi-Politik

Ekonomi Perawatan Nancy Folbre: Menghitung yang Selama ini Tak Dihitung

Greed, Lust & Gender: A History of Economic Ideas
Nancy Folbre
Oxford University Press, 2009  | 418 hlm

The Invisible Heart: Economics and Family Values
Nancy Folbre
The New Press, 2002  |  288 hlm

Who Pays for the Kids?: Gender and the Structure of Constraint
Nancy Folbre
Routledge, 1994  |  352 hlm

folbre[Ulasan ini dimuat juga di situs FAIR Institute]

Penulis feminis Rosalind Miles memberi judul Who Cooked the Last Supper untuk mengerangkai pandangannya mengenai sejarah dunia.[1] Dengan judul tersebut, ia hendak menyindir historiografi umumnya yang cenderung melupakan peran kaum perempuan di balik setiap peristiwa besar dunia. Di balik Perjamuan Terakhir misalnya –yang dikekalkan oleh Leonardo da Vinci dalam lukisan masyhurnya—kerja keras para perempuan juru masak yang memungkinkan perjamuan itu berlangsung justru tak tercatat dan tak terlukiskan.

Dengan semangat yang sama tulisan ini hendak menelisik pemikiran ekonom feminis Nancy Folbre. Sepanjang karir intelektualnya,[2] Folbre berusaha memberi nilai pada apa yang disebutnya sebagai “ekonomi perawatan” (economics of care), yakni kerja mengasuh anak dan merawat orang lansia/sakit yang biasanya dilakukan oleh perempuan dalam keluarga. Dua kerja domestik tersebut selama ini tak dipandang sebagai kerja produktif dan karenanya tak dianggap punya nilai dalam perekonomian. Keduanya, misalnya, tak masuk dalam hitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi suatu negara.

Secara historis, Folbre mendapati bahwa konsep tentang “unproductive housewife” di atas sesungguhnya tidak senantiasa demikian adanya.[3] Konsep yang sangat patriarkis tersebut berkembang sesuai perkembangan ilmu ekonomi klasik dan diktum Adam Smith (1723-1790) bahwa kerja yang tidak menghasilkan komoditas yang bisa dijual tidak bisa digolongkan “produktif.” Padahal, ekonom-ekonom masa awal sebelum Smith seperti Sir William Petty (1623-1687) menganggap ibu rumah tangga sebagai pekerja produktif dalam “usaha” keluarga dan keluarga itu sendiri sebagai unit produksi dasar. Dalam temuan Folbre, sensus tahun 1861 di Inggris, misalnya, masih menggolongkan “ibu rumah tangga” sebagai kerja produktif. Begitu juga Sensus negara bagian Massachusetss di AS tahun 1875. Namun terminologi dan pendekatan sensus-sensus ini makin lama makin tunduk pada model Smith. Awalnya, ibu rumah tangga dipindah ke kategori “tidak berpendapatan” (non gainful), lalu dikategorikan sebagai “tidak bekerja” (unoccupied), dan kemudian “bergantung pada suami”(dependent). Pada 1920, kerja yang dilakukan kaum perempuan di luar pasar ini telah terhapus sama sekali dalam perhitungan resmi. Pandangan inilah yang lalu diekspor ke banyak negara berkembang[4] termasuk Indonesia, sehingga kita kini mendapati penggolongan “tidak bekerja” untuk ibu rumah tangga di KTP atau kartu keluarga.

Hal ini bagi Folbre bukan saja memarjinalisasi kaum perempuan, namun juga mengecilkan nilai penting pengasuhan anak bagi masa depan perekonomian. Anak-anak, tulis Folbre dalam kolomnya di rubrik “Economix” New York Times, harus dipandang sebagai “elemen kunci sebuah sistem perekonomian yang jangkauannya melampaui batas-batas antara pasar dan negara, sebuah bagian dari kemitraan negara/swasta antargenerasi yang vital bagi masyarakat.”[5] Dengan demikian, “modal manusia (human capital) bukan dibentuk di sekolah saja,”[6] melainkan melalui pengasuhan di tingkat rumah tangga. Di sinilah nilai penting kerja perawatan yang sudah semestinya diperhitungkan oleh ilmu ekonomi mainstream.

Folbre menemukan beberapa karakteristik kerja perawatan ini: Pertama, kerja ini mengandung motivasi yang bersifat intrinsik, dalam arti alasan-alasan untuk melakukannya kerapkali bukan bermotif laba, melainkan mengandung rasa tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Namun bukan berarti bahwa kerja ini sama sekali tak berbayar. Folbre menegaskan bahwa kerja perawatan dalam batas tertentu bisa disediakan oleh pasar.

Kedua, karena alasan pertama itulah, kerja ini biasanya dilakukan dengan penuh dedikasi (berkualitas tinggi dan menyita waktu) sementara upah finansialnya –untuk kerja perawatan berbayar yang disediakan oleh pasar—jauh lebih rendah daripada nilai riilnya. Dan karena kaum perempuan lebih mendominasi bidang ini, hal ini bisa turut menjelaskan mengapa pendapatan kaum perempuan secara umum lebih rendah dari lelaki. Terlebih lagi bagi ibu rumah tangga yang secara penuh bekerja mengurus anak atau lansia di rumah. Posisi tersebut kerap membawa ibu rumah tangga pada kerentanan finansial yang mengkhawatirkan. Di sinilah terletak ketidakadilannya.

Gerakan feminisme, sebagiannya, telah membawa perempuan keluar dari ranah domestik ini untuk bersaing dengan lelaki baik dalam kedudukan maupun pendapatan. Namun secara umum data-data statistik menunjukkan bahwa perempuan masih tetap mengutamakan kerja perawatan di luar pasar (sekalipun mereka mengemban kerja berbayar dalam ekonomi pasar). Hal ini membuat ketimpangan pendapatan antara lelaki-perempuan terus terjadi. Di titik inilah para ekonom terbelah dalam menganalisa apa penyebabnya. Sebagian berpendapat bahwa ini adalah “pilihan bebas” kaum perempuan, yang setelah menimbang-nimbang untung-ruginya, tetap memilih mengalokasikan waktu lebih besar untuk urusan rumah tangga sekalipun pendapatannya menurun karena itu. Sebagian lagi berpendapat bahwa itu bukan pilihan bebas, melainkan kekangan dari tatanan institusional lama yang terus membatasi peluang perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya di perekonomian pasar. Sehingga disimpulkan bahwa “strategi optimal bagi seorang perempuan yang ingin memaksimalkan peluang meraih sukses profesional dan ekonominya barangkali adalah dengan tidak mempunyai anak. Sementara perempuan yang ingin memaksimalkan kebahagiaan strategi terbaiknya bisa jadi adalah dengan tidak ingin membesarkan anak.”[7]

Bagi Folbre situasi ini menimbulkan paradoks yang mencemaskan: makin besar kebebasan perempuan untuk membuat pilihan dan mengekspresikan diri, makin kecil keinginannya untuk tunduk pada konsep-konsep tradisional mengenai keperempuanan, termasuk dalam soal pengasuhan dan perawatan. Masalahnya, mengecilnya tekanan bagi perempuan untuk menyuplai kerja perawatan ini bisa berakibat menurunnya suplai kerja perawatan ini dalam lingkup rumah tangga maupun pasar secara keseluruhan. Teori konvensional supply-demand tak berlaku di sini. Pasar tak bisa otomatis membentuk ekuilibrium apabila kerja perawatan menjadi barang langka. Dan bila ini terjadi, Folbre menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang “kita akan menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya investasi pada anak-anak, kesulitan-kesulitan dalam memberi sokongan kepada orang sakit dan lansia.”[8]

Apakah dengan demikian, Folbre melalui“economics of care” ini bermaksud mengembalikan perempuan ke kerja domestiknya selama ini? Di titik ini ia tampak memang berseberangan dengan sebagian aliran feminisme yang mendorong kiprah maksimal perempuan dalam dunia kerja, dan simpulannya dalam buku Who Pays for the Kids? ditulis dalam bentuk percakapan untuk menyanggah keberatan-keberatan kaum feminis.

Bagi Folbre, feminisme yang diukur dalam bentuk keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja semata-mata dan sukses ekonomi yang dirumuskan “dalam kaidah-kaidah yang amat sempit dan tak berkelanjutan”[9] –dengan kompetisi dan motif laba yang tetap dominan sebagai latar belakang—tak banyak mengubah cara pandang dan penyikapan terhadap relasi-relasi ekonomi antarmanusia. Makna penting pengasuhan dan perawatan bagi keberlanjutan umat manusia tetap dinomorduakan dibanding “kerja produktif.” Komposisi jenis kelamin pelaku kerja produktif berubah, namun yang mendasarinya tetaplah kompetisi dan motif-motif sempit pencarian laba. Padahal, teori permainan(game theory), terutama dalam prisoner’s dillema, telah membuktikan secara empiris bahwa pengejaran kepentingan pribadi justru bisa memperburuk kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Folbre, yang harus didorong demi kesejahteraan bersama adalah kooperasi, dan bukan kompetisi, terutama kooperasi yang menciptakan insentif kuat untuk berinvestasi bagi pengasuhan anak.[10] “Kita perlu mengubah orientasi sasaran-sasaran ekonomi kita menjauh dari peningkatan PDB dan lebih menuju ke peningkatan kesejahteraan sosial. Kita perlu memberi pengakuan dan dukungan yang lebih besar pada kerja yang telah dicurahkan untuk merawat dan mengurus anak-anak, orang sakit, dan lansia […] Anak-anak, laiknya lingkungan hidup, adalah barang publik. Keputusan-keputusan individual yang diambil orang tua dalam pengasuhan anak, dan tingkat sumber daya yang mereka curahkan untuk kerja ini, bisa punya dampak ekonomi bagi semua orang.”[11] Dan karena apa yang diinvestasikan dalam kerja pengasuhan dan perawatan ini bisa berdampak bagi banyak orang di masa mendatang, maka di situlah diperlukan peran negara –dalam bentuk insentif-insentif ekonomi—dalam menopang kerja pengasuhan dan perawatan tersebut dan memastikanoutput-nya bisa maksimal.

Sambil menjunjung tradisi demokrasi-sosial feminis, Folbre berkata, “Kita perlu meyakinkan lelaki khususnya, dan masyarakat umumnya, untuk menjalankan perawatan yang lebih baik terhadap anak-anak, orang sakit, dan lansia. Kita perlu merancang struktur-struktur batasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan peluang yang bisa mendorong kerjasama sosial dan meminimalkan kekerasan. Bila tidak demikian, kaum perempuan akan kesulitan membebaskan diri dari sederet tanggung jawab yang secara tidak adil dibebankan pada mereka. Mereka takkan pernah merasa bebas untuk memilih.”[12]

Dengan ini juga Folbre menonjok “kepentingan diri” yang selama ini dianggap sebagai motif yang melatari seluruh aktivitas ekonomi bahkan tindakan manusia. Kita ingat ilustrasi terkenal Adam Smith dalam The Wealth of Nations, bahwa “bukan dari kebaikan hati tukang daging, peramu minuman, atau tukang roti kita mengharapkan makan malam kita, tetapi dari perhatian mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri.” Karena mereka mencari laba dari dagangannya itulah kita bisa membeli makanan kita. Namun bagi Folbre Smith baru berhenti separuh jalan dan luput melihat siapa sesungguhnya yang memasak dan menyiapkan daging, minuman, dan roti itu sampai terhidang ke meja makan? Bukan “tukang daging, peramu minuman, atau tukang roti” tadi, melainkan para ibu dan istri, yang melakukannya bukan karena motif laba atau kepentingan diri; para perempuan yang –seperti juru masak Perjamuan Terakhir—tak tercatat dalam sejarah, padahal perannya yang tanpa pamrih itulah yang memberi basis bagi aktivitas ekonomi sehari-hari dan masa depan. Teori ekonomi Folbre berusaha memberi suara dan nilai bagi mereka yang terabaikan itu.

———–

[1] Rosalind Miles, Who Cooked The Last Supper: The Women’s History of The World (New York: Three Rivers Press, 2001).
[2] Nancy Folbre telah menulis enam judul buku, di samping puluhan artikel jurnal, kolom surat kabar, dan laporan. Folbre menerima Olivia Schieffelin Nordberg Award (1999) dan Leontif Prize (2004). Pada 2002 terpilih sebagai Presiden International Association for Feminist Economists (IAFFE).
[3] Nancy Folbre, “The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth Century Economic Thought,”Signs: Journal of Women in Culture and Society 16 (3), 1991, hlm. 463–484. Lihat pula Nancy Folbre, Greed, Lust and Gender: A History of Economic Ideas (Oxford dan New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 251-267.
[4] Nancy Folbre, Who Pays for the Kids? Gender and The Structure of Constraint (London: Routledge, 1994), hlm. 95.

[5] Nancy Folbre, “Price Tags for Parents,” New York Times, 2 Juli 2012.
[6] Nancy Folbre, “Writing Off Poor Children,” New York Times, 20 Agustus 2012.
[7] Dua kubu pendapat ini dengan pelbagai varian pembuktiannya dirangkum dalam Nancy Folbre, “Spinning the Top: Gender, Games and Macro Outcomes”, makalah untuk konferensi “Conference Reaching the Top: Challenges and Opportunities for Women Leaders,” 3 Maret 2004.
[8] Nancy Folbre, Who Pays for the Kids?, hlm. 250.
[9] Folbre, “Spinning the Top”.
[10] Nancy Folbre, The Invisible Heart: Economics and Family Values (New York: The New Press, 2001).
[11] Nancy Folbre, Who Pays for the Kids?, hlm. 253, 254.
[12] Ibid., hlm. 252.

Dinamika Keuangan Kaum Miskin

Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day
Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, Orlanda Ruthven
Princeton University Press, 2009  |  320 hlm

portofolio[ Ulasan ini dimuat juga di situs FAIR Institute ]

Patokan kemiskinan ala Bank Dunia yang memakai besaran pendapatan AS$2 sehari kerap dipermasalahkan. Katakanlah dalam kasus Indonesia, sebagian peneliti memakai patokan AS$1 sehari (peneliti Korea Yong Ho Bang, misalnya, pernah menulis One Dollar A Day: Poverty in Indonesia [1999]). Tapi bukan perdebatan angka itu yang hendak diulas oleh buku Portofolios of the Poor maupun resensi ini. Baik AS$1 maupun AS$2, yang jelas kita tahu bahwa standar hidup orang miskin jauh berada di bawah orang kebanyakan. Namun para ahli umumnya berhenti sampai di situ, dan belum ada yang menelisik lebih jauh: dengan uang cuma sebesar itu, bagaimana sesungguhnya orang miskin menata hidupnya?

Kita cenderung mudah berasumsi bahwa ketiadaan uang dengan sendirinya membuat orang miskin bertahan hidup dengan cara yang paling apa adanya: tidak makan, tidak membetulkan rumah bila rusak, tidak berpergian, tidak melakukan transaksi keuangan, tidak menjual atau membeli, dan singkat kata: “tidak ngapa-ngapain”. Tapi asumsi ini melupakan fakta mendasar bahwa orang miskin justru harus aktif “ngapa-ngapain” demi bertahan hidup, dan bila mungkin, memperbaiki hidupnya.

Buku Portofolios of the Poor ini merontokkan asumsi tersebut dengan membuktikan secara empiris bahwa kaum miskin adalah kaum yang saban harinya sangat aktif melakukan transaksi keuangan justru karena mereka miskin. Kemiskinan membuat pertahanan hidup mereka rapuh, misalnya dari penyakit atau kecelakaan. Pegangan uang selalu dibutuhkan untuk menghadapi masalah-masalah mendadak seperti ini, dan itu yang membuat cashflow mereka sangat dinamis dan vital bagi kelangsungan hidupnya. Mereka tidak langsung menghabiskan uang berapapun yang didapat untuk kebutuhan perut, namun selalu menyisihkannya untuk tabungan dan transaksi-transaksi lainnya dengan sanak keluarga atau tetangga. Dinamika inilah, menurut para penulis buku ini, yang selama ini dilupakan dalam program pengentasan kemiskinan yang kerap mengasumsikan bahwa kaum miskin itu tidak melek-finansial.

Buat saya buku ini orisinal dalam metode risetnya. Sederhana saja sebenarnya: para periset membuat catatan keuangan harian (“financial diaries”) atas perilaku keuangan kaum miskin yang ditelitinya. Total terkumpul 250 catatan keuangan harian dari 3 negara: Bangladesh, India, dan Afrika Selatan. Temuan-temuan yang didapat dari catatan harian ini jadi terasa mengejutkan hanya karena kita sebelumnya tak pernah tahu kehidupan orang miskin secara riil. Misalnya: meskipun berkekurangan dan sedang dalam kondisi berutang, mereka ternyata juga masih memberikan pinjaman pada tetangganya yang lebih membutuhkan saat itu.

Atau misalnya sistem adat susu di Afrika. Susu adalah semacam kolektor tabungan di lingkungan kaum miskin, dan antar mereka sendiri, yang tugasnya menagih dan menyimpankan tabungan harian mereka dan sebagai imbalannya mendapat nilai satu hari tabungan itu. Secara bulanan berarti tabungan itu susut 3,3% dan secara tahunan susut 40%! Bayangkan bila Anda menabung di bank dan akhir tahun mendapati uang Anda bukannya bertambah, malah berkurang 40%, Anda pasti marah besar! Rasionalkah sistem macam ini? Bagi kaum miskin di Afrika, sistem ini rasional. Potongan 40% itulah harga yang harus dibayar agar mereka disiplin menabung setiap hari dan tidak memakai uangnya karena godaan-godaan yang kurang penting.

Hal yang sama juga berlaku pada Hamid, penarik angkong dari Bangladesh ini misalnya. Ketika meminjam $10 dari rentenir, ia dikenakan bea 25 sen per minggu. Bagi Hamid yang pendapatannya rata-rata $2,33 per hari, biaya 25 sen masih terjangkau, meskipun dalam perhitungan kita itu sama artinya dengan bunga 261% per tahun! Jelas tidak masuk akal. Tapi menurut buku ini, itulah yang dilupakan oleh peneliti selama ini: kaum miskin hidup hari per hari, jadi ketika periset memakai hitungan dan cara berpikir mereka yang per tahun, “they may be following standard accounting practices but distorting the real picture.” (hlm. 22).

Jadi ketika pengambil kebijakan bertekad menghapuskan rentenir dengan menyediakan kredit yang bunganya lebih rendah dari bunga si rentenir, bisa jadi mereka salah sasaran, karena poinnya bukan di situ. Kaum miskin tidak meminjam berdasarkan tinggi rendahnya bunga, melainkan siapa yang lebih cepat dan fleksibel dalam menyediakan dana. Dan justru di poin ini kredit pemerintah (dengan segala formalitas birokratisnya) sering kalah mudah diakses dibanding pinjaman rentenir.

Demikian pula dengan konsep “menabung”. Bila kita bayangkan kaum miskin menabung seperti kita menabung di bank, tentu tidak tepat, namun bila kita asumsikan bahwa mereka tak bisa menabung karena minimnya dana yang ada, ini juga salah. Mereka berusaha keras untuk menabung, bahkan ada yang meminjam uang untuk ditabung (praktik yang terdengar ganjil, mungkin).

Detail-detail inilah yang kadang terabaikan dalam langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang progresif sekalipun, misalnya skema-skema kredit mikro yang dirintis salah satunya oleh Muhammad Yunus dan Grameen Bank. Grameen, bagi para penulis buku ini, terlalu menitikberatkan pada kredit usaha, padahal penelitian ini menunjukkan bahwa dana seringkali dibutuhkan untuk hal-hal lain seperti biaya perawatan anggota keluarga sakit atau meninggal, buat membayar sekolah, memperoleh aset rumah tangga. Kebutuhan-kebutuhan yang terbilang sentral dalam pertahanan hidup kaum miskin inilah yang belum banyak tersentuh oleh para penggiat kredit mikro.

Lihat misalnya pasangan suami-istri Subir dan Mumtaz dari Bangladesh. Mereka tidak mau ikut dalam lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada seperti Grameen, sebab kebutuhan mereka bukan meminjam, melainkan menabung. Akhirnya, saat mereka mendengar ada lembaga yang tidak mewajibkan adanya pinjaman, mereka pun akhirnya ikut. Setelah beberapa lama menabung dan merasa nyaman dengan lembaga tersebut, baru Subir dan Mumtaz merasa percaya diri buat meminjam. Namun lagi-lagi, pinjaman mereka ini ternyata tidak sejalan dengan premis utama kredit mikro yang menitikberatkan pada kredit usaha. Sebagai penarik angkong sewaan, Subir didorong untuk memakai dana pinjaman tersebut buat membeli angkong sendiri, namun pasangan ini memutuskan bahwa mempunyai angkong sendiri terlalu riskan buat mereka karena tidak ada tempat aman buat menaruhnya waktu malam. Akhirnya uang itu pun dipakai untuk menyetok beras, membeli lemari kayu (satu-satunya perabot mereka selain ranjang), dan $20 dipinjamkan kepada sesama penarik angkong dengan bunga 17,5% per bulan. Perilaku keuangan seperti ini “should make us think carefully before we conclude that loans for poor people are of little value, or may even be a dangerous temptation to fall into deep debt, unless they are used for working assets.” (hlm. 48) Perilaku keuangan seperti ini mengharuskan konsep “working assets” (“modal usaha”) didefinisikan secara lebih lentur lagi oleh lembaga-lembaga keuangan mikro.

Hampir lima puluh halaman terakhir buku ini diperuntukkan buat apendiks yang berisi penjelasan tentang riset portofolio kaum miskin ini, mulai dari pemilihan lokasi, pemilihan sasaran, kekurangan dan keunggulan riset ini, penjelasan istilah-istilah (apa beda meminjamkan uang ke tetangga dengan menyimpannya di tetangga) dlsb. Buat kita di Indonesia, bisa jadi bagian inilah yang paling penting untuk dipelajari, dan bila mungkin, diaplikasikan dalam riset agar kita memperoleh gambaran yang lebih riil tentang wajah kemiskinan kita.

Kemiskinan Bukan Soal Manajemen Diri Pribadi

Untuk Indonesia yang Kuat: 100 Langkah Untuk Tidak Miskin
Ligwina Hananto
Literati, 2010  |  240 hlm

indkuatSaya bisa menangkap niat dan semangat buku ini untuk menyebarkan kebaikan, tapi maaf, dalam konteks penanganan kemiskinan yang lebih luas, cara berpikir penulisnya salah. Ligwina bukan ekonom, tapi financial planner. Ini yang harus digarisbawahi, dan ini pula yang membuat buku ini apolitis dan harus dibaca dengan hati-hati. Kemiskinan masyarakat Indonesia jadi tampil sebagai permasalahan orang per orang yang harus ditangani dengan perencanaan keuangan yang lebih baik, dan bukan tanggung jawab negara atas warganya yang harus ditangani lewat kebijakan ekonomi-politik!

Saya soroti satu hal khusus saja: pendapat Ligwina soal menabung. Bertentangan dengan konvensi umum, Ligwina menyatakan menabung itu tidak baik bagi orang Indonesia. Bila mau kaya dan menjamin masa depan, orang Indonesia lebih baik mengurangi menabung dan mulai berinvestasi. Karena dengan tingkat inflasi sekarang, menabung jadi mubazir karena nilai riil uang kita justru akan berkurang.

Di sini bisa kita lihat apolitisnya Ligwina dan “bahayanya” jika pendapat ini lantas dijadikan dasar kebijakan (misalnya lalu digerakkan kampanye investasi dan bukan menabung). Penanganan inflasi justru adalah salah satu tugas pemerintah (atau bank sentral), dan kita bisa menilai rapor ekonomi pemerintah salah satunya dari sini. Tekanan perlu diberikan agar inflasi dijaga.

Saat menyampaikan usulnya soal investasi, Ligwina menafikan sama sekali:

  1. Tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat
  2. Gelembung ekonomi yang akan tercipta bila dana masyarakat dicurahkan untuk investasi finansial
  3. Kesenjangan informasi dan moral hazard, dua bidang yang menjadi kajian utama Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi.

Padahal, krisis AS justru tercipta akibat minimnya tabungan masyarakat dan gila-gilaannya masyarakat berinvestasi (dengan ketiga cacat yang saya sebut di atas). Bila negara seperti AS saja masih belum bisa mengatasi problem pengetahuan/kesenjangan informasi serta moral hazard, apalagi Indonesia.

Selain itu, dana tabungan masyarakat dijamin pemerintah lewat bank-bank LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Apakah investasi swasta yang dianjurkan Ligwina punya jaminan serupa? Dengan asimetri informasi yang ada di tengah masyarakat, menganjurkan masyarakat berinvestasi sama dengan menganjurkan menjudikan dananya yang cukup sulit didapat itu di tangan bandar yang serakus singa. Ini yang terjadi di AS: gabungan antara asimetri informasi, moral hazard para financial planner sendiri, serta absurdnya skema-skema seperti derivatif dlsb membuahkan kebangkrutan rumah tangga AS (bisa dibaca di banyak buku yang mengupas krisis AS).

Ketika semuanya amblas seperti di AS, akan digantikah dana ini? Tidak. Semua menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri (“Salah sendiri ceroboh dan kurang awas dalam memilih investasi”). Penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas pemerintah menjadi seperti berbalik menjadi tanggung jawab orang perorangan.

Saya percaya menabung tetap lebih aman buat masyarakat. Bila Ligwina mengangkat permasalahan inflasi, ya inflasi itulah yang harus diatasi, bukan modus menabung itu sendiri lantas diubah jadi investasi.

“Negara bukan perusahaan,” kata ekonom peraih Nobel lainnya, Paul Krugman. Bahaya bila negara diperlakukan seperti perusahaan, dan bahaya pula bila skema-skema swasta macam ini dijadikan dasar kebijakan negara. Maaf, Indonesia tidak akan lebih kuat dengan 100 cara ini. Kelas menengah yang membaca buku ini mungkin akan jadi lebih kaya dengan mempraktikkan usulan Ligwina, tapi Indonesia secara keseluruhan, tidak.

Mengapa Negara Kaya Kian Kaya dan Negara Miskin Tetap Miskin?

How Rich Countries Got Rich…and Why Poor Countries Stay Poor
Erik S. Reinert
Constable & Robinson, 2008  |  xxix + 365 hlm

reinert[Ulasan ini juga dimuat di situs FAIR Institute]

Jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul buku Erik Reinert ini, How Rich Countries Got Rich…and Why Poor Countries Stay Poor bisa diringkas demikian: karena negara-negara kaya sekarang melarang negara-negara miskin dan berkembang mengambil langkah-langkah yang sebenarnya dulu mereka ambil agar bisa jadi kaya, yakni: membentuk dan memproteksi industri dalam negerinya sampai kuat sebelum terjun ke dalam perdagangan internasional.

Kesadaran akan hal ini tidaklah baru tentunya, dan sudah banyak disuarakan baik oleh kaum akademisi maupun aktivis. Namun buku Erik Reinert ini memberi sumbangsih maha penting bagi argumentasi ini dengan kelengkapan data sejarahnya. Reinert membongkar (mengobrak-abrik, tepatnya) sejarah ilmu ekonomi untuk menemukan literatur-literatur yang kini diabaikan oleh ekonom mainstream, namun yang pada zamannya justru banyak dibaca dan menjadi bahan rujukan kebijakan publik yang membuat negara-negara kaya itu bisa menjadi kaya.

Deretan literatur ekonomi heterodoks ini disebutnya sebagai “the other canon”, dan Reinert —bersama ekonom-ekonom kritis sejenis macam Ha Joon Chang dan Carlota Perez—aktif di Yayasan The Other Canon, Norwegia, untuk mengembangkan pendekatan yang disebutnya sebagai “reality-based economics” atau “experience-based economics” ini.

Dengan pendekatan ini, Reinert mengkaji kebijakan riil apa yang sesungguhnya diambil oleh negara-negara maju dalam proses perkembangannya, dan bukan apa yang ditulis dalam sejarah ilmu ekonomi mainstream sekarang. Misalnya, perdagangan bebas digembar-gemborkan sebagai jalan menuju kemakmuran, sebagaimana anjuran Adam Smith agar Inggris membuka arus dagangnya dalam Wealth of Nations, namun Reinert menemukan bahwa kenyataannya Inggris justru menerapkan cukai yang jauh lebih banyak dibanding Perancis sepanjang 100 tahun sejak buku Smith itu terbit, dan itu jelas-jelas bukan ciri perdagangan bebas. Sepanjang sejarah negara-negara kaya, bukan perdagangan yang menjadi sumber penghasil kekayaan sebagaimana yang sering dibilang itu, melainkan produksi/industri dalam negeri yang kuat.

Ini terbukti saat Smith di buku itu juga menasehatkan bahwa AS —yang merdeka persis pada tahun terbitnya Wealth of Nations—akan menderita kesalahan mematikan bila memproteksi industri manufakturnya. Namun tulisan Smith ini harus dipandang tidak bebas-nilai, ia tak lepas dari kepentingan Inggris yang bermaksud terus menjadikan AS sebagai koloni. Untungnya Alexander Hamilton, Menteri Keuangan AS pertama, jeli membaca Smith, yang secara kontradiktif menulis pada buku yang sama namun pada bab yang berbeda bahwa hanya negara-negara dengan industri manufaktur dalam negeri yang kuatlah yang bisa memenangkan perang. Hamilton mendasarkan kebijakan ekonomi AS dengan meniru (emulate) apa yang secara riil dilakukan Inggris dan bukan apa yang diteorikan oleh Adam Smith. Emulasi, bagi Reinert, adalah kunci kemajuan negara-negara besar. AS pun memproteksi industri dalam negerinya selama 1,5 abad. Baru setelah industri dalam negeri itu kuat AS terjun dalam perdagangan dunia sebagai pemain, bukan kuli.

Sayangnya, menurut Reinert, pasca Perang Dunia II pendekatan “experience-based economics” ini sirna dan digantikan oleh pendekatan abstrak yang merupakan turunan dari pendekatan ilmu ekonomi David Ricardo. Apalagi setelah Alfred Marshall memperkenalkan pemakaian teknik-teknik matematis dalam perhitungan ekonomi, ilmu ekonomi pun berubah seolah-olah menjadi ilmu pasti (hard science)dan melupakan aneka ragam segi-segi kualitatif ketika ia masih bernama “ekonomi-politik”. Political-economy beralih menjadi economics.

Menarik bahwa bagi Reinert, debat besar pasca Perang Dunia II antara retorika pasar bebas ala kapitalisme dengan ekonomi terpimpin ala komunisme sesungguhnya hanyalah turunan yang sama dari ekonomi David Ricardo. Mengapa komunisme ia samakan dengan kapitalisme dalam hal ini? Tradisi ilmu sosial Jerman pra-Marx lebih memandang pengetahuan, ide baru, dan teknologi sebagai faktor-faktor penggerak perekonomian. Namun ketika dampak-dampak sosial kapitalisme tak terjelaskan oleh cara pandang ini, Marx mengambil teori nilai kerja David Ricardo yang sangat abstrak untuk membangun teorinya sendiri. Bagi Reinert, pilihan Marx ini punya konsekuensi panjang: “his choice had very serious long-term consequences, allowing Ricardo’s abstract thinking to rule along the whole political axis from left to right during the Cold War period and beyond.” (hlm. 41).[1]

Seiring dengan sirnanya “experience-based economics”, sirna pulalah penekanan pada sisi produksi sebagai faktor sentral penghasil kemakmuran suatu negara. Penekanan beralih pada sisi perdagangan. Kedua hal ini berhubungan erat. Kian abstraknya ilmu ekonomi mensyaratkan kian banyaknya faktor-faktor kualitatif yang harus dibuang dalam perhitungan, demi mencapai sebuah model matematis yang terukur. Dengan demikian, dunia diasumsikan steril dari faktor-faktor “lokal”, “kontekstual”, dan kesejarahan. Keragaman kultur, gesekan kepentingan, friksi dan konflik dianggap tiada. Model matematis macam ini akhirnya memang membuka jalan bagi menguatnya doktrin perdagangan bebas, di mana dunia dianggap sama rata dan pasti akan jadi sama-sama lebih kaya bila perdagangan dibuka seluas-luasnya. Doktrin ini, seperti pendekatan yang melahirkannya, mengabaikan faktor-faktor macam ketimpangan yang telah terlebih dahulu ada akibat imperialisme kolonialisme serta keragaman sejarah tiap-tiap negara. Dengan inilah Paul Samuelson membuktikan secara matematis bahwa perdagangan internasional yang tanpa batasan akan menghasilkan “factor-price equalization”, artinya: harga yang dibayarkan untuk faktor-faktor produksi akan cenderung jadi sama di seluruh dunia. Bagi Reinert, pendekatan Samuelson inilah sumber munculnya absurditas globalisasi yang digencarkan oleh kebijakan Washington Consensus serta badan-badan macam IMF dan Bank Dunia sekarang ini.

Konsep macam comparative advantages misalnya, bisa absurd kalau hanya dilihat dalam hitung-hitungan di atas kertas. Problem murahnya gaji buruh serta rendahnya standar hidup di Indonesia misalnya, akan dianggap sebagai keunggulan komparatif kita dalam perdagangan dunia —dan bukan sebagai masalah sosial yang harus dipecahkan—bila hanya dihitung secara matematis. Ini melupakan bukti sejarah riil bahwa Ford justru melipatgandakan upah buruhnya sejak 1914 agar industri mobilnya bisa meraksasa (hlm. 103).

Sebagai ekonom yang banyak memberi masukan pada pemerintah negara-negara berkembang, Reinert mengalami langsung absurdnya situasi kontemporer ini. Pada Maret 2000, Reinert menghadiri konferensi ekonomi yang diselenggarakan parlemen Mongolia tentang arah perekonomian negeri itu. Keadaan sedang suram. Sejak terintegrasi ke perekonomian global, pelbagai macam perindustrian lokal negeri itu justru lenyap. Produksi roti turun 71% dan produksi buku serta majalah turun 79%, upah riil terpangkas separuh dan suku bunga meroket menjadi 35%. Sebanyak 2-3 juta hewan ternak mati atau sekarat akibat kurangnya rumput. Media massa melihatnya sebagai fenomena global warming, namun Reinert melihatnya sebagai fenomena integrasi paksa global economy: diminishing returns to scale on land resources. Mongolia ditarik paksa ke dalam perekonomian global dengan harapan bisa menemukan tempatnya sesuai “keunggulan komparatif”-nya, dan hasilnya justru primitivisasi: negeri itu terdorong balik dari zaman industri menuju zaman pastoral.

Di tengah konferensi tersebut, perwakilan Bank Dunia menyajikan tiga skenario mujizat: Mongolia bisa tumbuh 3, 5, atau 7% setahun, tanpa menjelaskan bagaimana kemerosotan perekonomian ini bisa distop terlebih dahulu. Begitu juga dengan perwakilan USAID yang mengeluhkan kurangnya kultur kewirausahaan dalam masyarakat Mongol, tanpa menjelaskan bagaimana bisa wirausahawan bekerja dengan suku bunga setinggi 35%? (yang kita tahu tentunya dipatok demi menyelamatkan sektor finansial dengan mengorbankan sektor riil).

Situasi jadi semakin absurd saat Jeffrey Sachs, ekonom yang juga harus memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat Mongolia, menulis dalam The Economist bahwa Mongolia harusnya berspesialisasi menghasilkan software komputer. Bagi Reinert, “usulan brilian” Sachs inilah bukti telak bahwa ekonomi telah terpisah jauh dari realitas: “Only in that strange world of economic textbooks can nomadic yak-herders without telephones and electricity suddenly compete with and supply Silicon Valley.” (hlm. 177). Sachs mengabaikan sama sekali kenyataan bahwa hanya 4% warga Mongol di luar ibukota yang punya sambungan listrik.

Kecaman Reinert atas ekonom-ekonom macam Sachs tak berhenti sampai situ. Bagi Reinert, tidak mengherankan bila kini Sachs menjadi pengusung aktif program-program PBB macam Millenium Development Goals (MDGs). MDGs hanyalah “penawar sakit” atau palliative economics belaka. Ia tidak menyembuhkan penyebab sakitnya itu sendiri (kurangnya industri lokal yang kuat di negara-negara berkembang), namun cuma meringankan dampak perdagangan bebas global (berupa bantuan keuangan bagi negara-negara miskin). Keterlibatan aktif ekonom-ekonom macam Sachs dalam MDGs dengan demikian bisa kita baca sebagai dua hal:

  1. ini adalah bukti bahwa doktrin perdagangan bebas yang mereka gencarkan dulu telah gagal membawa kemakmuran, dan malah sebaliknya semakin memiskinkan, dan kini mereka sibuk mencari penangkal dampak negatifnya; namun demikian
  2. mereka ingin terus mempertahankan sistem dunia macam ini dengan tetap tidak membolehkan negara-negara berkembang membangun industri lokalnya yang kuat, tapi berharap agar negara-negara itu survive lewat bantuan asing. Alih-alih mengembangkan pembangunan agar Afrika bisa mengenyahkan malaria (sebagaimana yang dilakukan Swiss dulu), Afrika kini malah digelontor bantuan kelambu nyamuk oleh negara-negara Barat.

Semua yang terjadi pada masa sekarang bagi Reinert bisa dicari padanannya dalam sejarah ekonomi yang telah digelapkan oleh ilmu ekonomi mainstream. Kita bisa mempelajari argumen-argumen kaum anti-Physiocrat abad ke-18 macam Voltaire (Perancis) dan Abbe Galiani (Italia) untuk menentang ekonom yang berpendapat bahwa pasar secara otomatis akan menghasilkan harmoni kehidupan. Gerakan Right to Food yang berkembang sekarang juga memiliki kesamaan dengan argumentasi Simon Linguet tahun 1774. Dan secara khusus, literatur kolonialisme dengan jelas menunjukkan apa yang terjadi dengan globalisasi kontemporer sekarang, bahwa negara-negara kolonialis sengaja membuat koloni-koloni mereka sebagai pengekspor bahan mentah belaka dengan mencegah terbentuknya industri nasional yang kuat. Lihat tulisan Joshua Gee tahun 1792 berikut: “That all Negroes shall be prohibited from weaving either Linnen or Woollen, or spinning or combing of Wooll, or working at any Manufacture of Iron: that they also be prohibited from manufacturing of Hats, Stockings, or Leather of any kind…” Ekonom Jerman Johann Heinrich Gottlob von Justi telah lama meramalkan bahwa negara-negara koloni itu suatu hari nanti akan sadar bahwa mereka telah ditipu, dan akan memberontak untuk membentuk industri nasional mereka sendiri. Ramalannya terbukti saat Amerika Serikat memerdekakan diri dari Inggris.

Buku Reinert ini —peraih Myrdal Prize 2008—memang bisa dibilang jauh berbeda dari kebanyakan buku-buku “anti-globalisasi” yang ada sekarang. Kita bisa membacanya dalam tiga tataran:

  1. kritik kebijakan
  2. sejarah ekonomi alternatif
  3. upaya peruntuhan mitos bahwa ilmu ekonomi adalah hard science

Bahkan bagi penyuka buku langka dan antik, kisah perburuan Reinert atas literatur-literatur ekonomi lawas bisa menjadi bacaan tersendiri yang mengasyikkan. Entah disengaja atau tidak, Reinert mendapati bahwa sirnanya “experience-based economics” dari ilmu ekonomi yang diajarkan di perkuliahan antara lain disebabkan oleh menghilangnya literatur-literatur tentang itu dari perpustakaan-perpustakaan kampus maupun umum. Pada 1984 Baker Library di Harvard membuang seluruh koleksi Friedrich List mereka (ekonom Jerman yang menterorikan pertama kali soal pertumbuhan tidak merata), dan Reinert mendapatkannya dari pedagang buku di Boston. New York Public Library pada pertengahan 1970an memutuskan untuk memikrofilmkan seluruh koleksi pamflet mereka dan membuang aslinya. Untungnya bahan-bahan tersebut (170 ribu pamflet) selamat di tangan seorang kolektor, dan dari pedagang buku di London, Reinert dan istrinya yang seorang pustakawati memboyong pulang sekitar 2.300 pamflet, semuanya mendokumentasikan perdebatan-perdebatan kebijakan ekonomi di Senat dan Kongres AS awal 1800an, yang bisa mengisahkan apa sesungguhnya langkah-langkah yang diambil AS dari negara koloni miskin menjadi negara kaya, yang tak pernah tercantum di buku-buku ajar ekonomi.

Upaya Reinert untuk berkaca pada sejarah ini menjadi kian terasa urgensinya bagi kita sendiri di Indonesia yang kebijakan-kebijakan ekonomi-politiknya makin lama makin terasa ahistoris. Seperti Reinert, kita perlu membuka-buka kembali perdebatan-perdebatan awal abad ke-20 untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi-politik kita, setidaknya pada tataran pemikiran dan teoretis untuk awalnya. Bagaimana Semaoen, misalnya, memikirkan tentang tenaga kerja dan perburuhan? Bagaimana Iwa Koesoema Soemantri mengulas tentang persoalan agraria? Bagaimana Marhaenisme dirumuskan oleh Soekarno dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan modal dan alat-alat produksi? Bagaimana konsepsi koperasi Moh. Hatta? Bagaimana ekonomi gerilya Tan Malaka? Para founding fathers kita hendak membebaskan Indonesia bukan hanya dari penjajahan fisik, melainkan juga ekonomi. Karenanya, pemikiran-pemikiran mereka sangat perlu ditilik dan dipelajari kembali dalam konteks kemandirian ekonomi Indonesia di tengah globalisasi sekarang ini.

—————-

1. Sebagai catatan, dalam pohon ekonomi The Other Canon, perbedaan sistem perekonomian “kiri” dan “kanan” memang tidak digolongkan dalam pengertian yang kita pahami secara konvensional selama ini. Abraham Lincoln bisa dibilang kanan dan Marx kiri, namun keduanya berdiri di kubu yang sama dalam pendapatnya bahwa produksi dan industrilah yang bisa menghasilkan kemakmuran. Bukan kebetulan bahwa Marx menjadi kolumnis tetap New York Daily Tribune, organ Partai Republiknya Lincoln.

Ekonom Instan, Tak Mengenal Alternatif di Luar Kapitalisme

The Instant Economist: Everything You Need to Know About How the Economy Works
Timothy Taylor
Plume, 2012  |  272 hlm

instantBuku ini ditulis dengan sangat enak, tapi juga sangat bermasalah dengan ideologinya, sehingga akan sangat gawat bila dijadikan buku pegangan para mahasiswa ekonomi (meski itu tepatnya yang menjadi tujuan si penulis). Buku ini adalah contoh konkret dari apa yang disebut oleh Robert Heilbroner dalam opus magnum-nya The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers sebagai “menghilangnya kata ‘kapitalisme’ dalam buku-buku teks ekonomi abad ke-20.” Tak satupun kata “kapitalisme” bisa didapati di buku ini. Kapitalisme digantikan dengan “perekonomian” itu sendiri, sehingga keabsahannya tidak lagi dipertanyakan atau diperdebatkan sebagaimana dalam ilmu ekonomi-politik abad ke-18 atau abad ke-19. Ketika bicara tentang produksi, misalnya, maka otomatis yang dimaksud adalah “produksi kapitalis” tanpa disebut alternatif-alternatif produksi lain di luar itu. Dengan disamaartikan sebagai perekonomian, kapitalisme pun dianggap taken for granted ada secara alamiah, sehingga economics berlaku seakan-akan non-ideologis, bebas-nilai, murni ilmu yang objektif. Padahal justru di situlah ia paling bermasalah.

Keadilan Egalitarian sebagai Pilihan Pribadi

If You’re an Egalitarian, How Come You’re So Rich?
G.A. Cohen
Harvard University Press, 2001  |  256 hlm

cohenBuku ini bersumber dari kuliah umum Gifford Lecture yang disampaikan oleh salah seorang pemikir Marxis analitis kesukaan saya, Gerald Allan Cohen atau Jerry Cohen, di Universitas Edinburgh pada 1996. Dalam kuliah ini, Cohen memadukan antara pemikiran ekonomi-politik dengan otobiografi dirinya, dan bagaimana cerita hidup itu memengaruhi pilihan-pilihan politiknya.

Cohen –salah satu pendiri September Group yang punya semboyan “Non Bullshit Marxism!” ini—lahir dan dibesarkan dalam keluarga Marxis di Montreal. Sejak kecil ia diajar untuk melihat ketimpangan sistem kapitalis dalam perspektif Marxis klasik. Ia berterima kasih betul pada orang tuanya yang telah menanamkan dengan sungguh-sungguh ide-ide Marxis soal keadilan dan egalitarianisme. Namun, ia kemudian juga merasa bahwa Marxisme klasik telah mengalami kebuntuan.

Berangkat dari pengalaman ini, ia menelaah ide-ide soal egalitarianisme dan ketimpangan dengan menarik hubungan antara sistem-pemikiran (dalam hal ini Marxis serta pemikiran liberal ala John Rawls) dengan pilihan-pilihan pribadi yang bisa diambil dalam hidup seseorang.

Rawls berpendapat bahwa tata keadilan dalam masyarakat ditentukan pada tingkat basis/struktur. Artinya: bila pemerintah memberlakukan aturan dan kebijakan yang berbuat seadil-adilnya bagi masyarakat, maka perilaku orang perorangan tidaklah relevan selama berada dalam koridor aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan agar seadil-adilnya itu.

Kuliah Cohen ini adalah serangan telak terhadap doktrin liberal Rawls tersebut. Ia berpendapat dengan tegas bahwa egalitarian justice juga merupakan pilihan perilaku pribadi, dan tidak cukup ditetapkan hanya pada aras struktur. Di sini Cohen memang tampak bak moralis, tapi ia juga punya pendasaran teoretis yang apik untuk itu, yang membuat seri kuliahnya ini jadi risalah ekonomi-politik yang berbobot namun sangat manusiawi, jauh dari khotbah rohaniawan atau sumpah serapah demonstran.

Mengurai Larangan Poligami dengan Penalaran Ekonomi

The Economic Naturalist: Why Economics Explains Almost Everything
Robert H. Frank
Basic Books, 2008  |  241 hlm

econfrankSelama bertahun-tahun, dalam kuliah yang diajarkannya, ekonom Robert Frank menugaskan mahasiswa-mahasiswinya mencari fenomena keseharian yang mengusik rasa penasaran mereka lalu menjawabnya sendiri melalui penalaran ekonomi dalam sebuah esai yang tidak lebih dari 500 kata panjangnya. Bagi Frank, penalaran ekonomi adalah soal logika, dan untuk bisa jadi ekonom yang baik orang tidak butuh teori rumit-rumit. Ia dorong murid-muridnya untuk menulis sejernih mungkin tanpa memakai rumus, persamaan, dsb.

Tugas kuliah itulah yang dikumpulkan di buku ini beserta jawaban para mahasiswanya, yang kadang diubah oleh Frank bila dirasa kurang tepat atau kurang simpel penjelasannya. Pertanyaan serta jawabannya sungguh-sungguh unik dan mengusik rasa ingin tahu serta nalar, meski tidak semua simpulannya bisa saya iyakan. Frank sendiri mengakui bahwa ini hanya salah satu cara memberi penjelasan rasional terhadap fenomena hidup sehari-hari yang tampak irasional. Penjelasan ekonomi ini mungkin tidak selalu tepat, dan dibutuhkan analisa-analisa lain sebagai pengimbangnya.

Pertanyaannya sungguh beragam dan unik-unik, salah satu contoh misalnya: “Mengapa di tombol-tombol ATM drive-in ada huruf Braille-nya, padahal ATM itu dipakai buat para pengendara mobil yang jelas-jelas tidak mungkin buta?” Nah, jawabannya ternyata terkait dengan teknik dan skala produksi. Produksi mesin ATM umum harus menyediakan huruf Braille di tombolnya. Mesin ATM drive-in memang tidak membutuhkan itu, tapi membuat tombol mesin ATM tanpa huruf Braille tentu akan memakan biaya tambahan. Jadi lebih baik (lebih murah dan irit) untuk menyeragamkan saja produksinya.

Ada satu yang sangat menarik karena kental nuansa ekonomi-politiknya (hlm. 134): “Mengapa menyetir mobil sambil makan (atau bahkan sambil berdandan) itu legal sementara kalau sambil menelepon dengan ponsel itu ilegal?” Jawaban standar yang biasa dikemukakan adalah karena mengobrol di ponsel itu mengalihkan perhatian pengemudi dari jalanan dan berisiko besar kecelakaan. Bagi Frank, jawaban konvensional ini tidak memuaskan karena:
1) Kalau memang keasyikan mengobrol itu mengganggu konsentrasi, mengapa mengobrol dengan teman semobil diperbolehkan?
2) Mengapa mengobrol di ponsel dengan headset juga diperbolehkan?

Jawaban yang dikemukakan Frank dan mahasiswanya sangat politis: pada dasarnya, riset membuktikan bahwa kegiatan selingan apapun yang dilakukan sambil menyetir terbukti bisa mengganggu konsentrasi, tapi kalau makan-makan di mobil dilarang, penjualan fast food dan makanan kecil akan anjlok, dan pelarangan ini bisa menimbulkan protes dari industri makanan. Sementara bila mengobrol di ponsel sambil menyetir dilarang (tapi sah-sah saja bila mengobrol sambil menyetir dengan ponsel ber-headset), industri seluler masih bisa menangguk untung yang sama banyaknya dari ponsel serta pulsa yang dipakai, malah makin bertambah pemasukannya dari berjualan headset. Dugaan risiko bahaya kecelakaan pun juga dikurangi. Jadi, soal apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang itu kecil kaitannya dengan risiko kecelakaan itu sendiri —karena riset-riset sudah membuktikkan semua kegiatan selingan sambil menyetir itu berbahaya—namun lebih pada kekuatan lobi industri bersangkutan pada kebijakan berlalu lintas.

Ada contoh pertanyaan lain yang penjelasannya berpotensi menimbulkan polemik: “Kalau poligami itu mengenakkan kaum pria, mengapa para pengambil kebijakan yang kebanyakan pria justru melarangnya?” Cukup panjang penjelasan Frank di sini melalui penalaran supply-demand yang coba saya bahasakan dengan cara saya sendiri:

Katakanlah ada 10 orang cowok (A sampai J) dan 10 orang cewek (K sampai T). Dalam masyarakat monogami, bisa dibilang secara umum tiap-tiap orang akan mendapat pasangannya masing-masing. Katakanlah cowok A dan B sama-sama menaksir K. Kalau ternyata K memilih menikah dengan B, maka A terpaksa mencari yang lain atau memutuskan tidak menikah, yang akan membuat 1 orang dari kubu cewek akan tidak menikah pula.

Tapi dalam masyarakat yang memperbolehkan poligami, katakanlah si cowok idaman C disenangi oleh K, L, dan M. Kalau si C ingin mempoligami ketiganya, maka ketiganya harus berpikir: apakah memilih poligami dengan cowok yang ia sukai atau memilih menikah monogami dengan cowok lain yang kurang ia sukai. Katakanlah skema poligami itu berlangsung, maka bakal ada short supply (kelangkaan pasokan) cewek bagi pihak cowok. Tujuh cewek diperebutkan oleh sembilan cowok. Bila makin banyak cowok yang berpoligami, maka semakin sedikit pula supply cewek yang tersisa. Sehingga persaingan dari cowok-cowok yang ada untuk memperebutkan cewek yang tersisa akan semakin gila-gilaan pula. Dan ini sungguh akan membuat stres pihak cowok dengan hasil akhir yang tetap sama: pada akhirnya pasti menyisa cowok yang akan tidak bisa kawin sama sekali. Karena itulah, pengambil kebijakan yang kebanyakan pria justru punya alasan kuat untuk melarang poligami.

Hmm… saya jadi ingin tahu bagaimana pendapat para feminis bila membaca penalaran tentang larangan poligami dari sudut pandang supply-demand yang seperti ini…

Sebagai penutup, saya ingin mengajukan salah satu pertanyaan di buku ini dan mungkin Anda bisa menjawabnya: “Mengapa pilot kamikaze Jepang memakai helm pengaman bila toh pada akhirnya mereka pasti mati juga?” 🙂