Category Archives: Kajian Indonesia

Cerita di Balik Cerita Soeharto

Pak Harto: The Untold Stories
Editor: Donna Sita Indria, Anita Dewi Ambarsari, Dwitri Waluyo, Bakarudin, Mahpudi
Gramedia Pustaka Utama, 2011  |  604 hlm

harto[Ulasan ini dimuat juga di Konstelasi No. 33 Sept 2011, hlm. 2-3]

Meski berbeda-beda paham politik yang dianut, para diktator dunia dipersatukan oleh ciri yang sama: berlimpahnya buku-buku biografi yang menyanjung-nyanjungnya sebagai orang tanpa kekurangan, yang bahkan kesempurnaan wataknya melebihi dewa. Lihatlah Stalin, Kim Il Sung, atau Soeharto. Buku terbaru tentang Soeharto, Pak Harto: The Untold Stories lebih cocok disebut hagiografi atau semacam penulisan biografi orang-orang kudus yang penuh puja puji dan tanpa cela.

Buku yang dicetak luks dan full colour setebal 600 halaman lebih ini berisi kesan-kesan dari 113 orang pengikut, kroni, maupun orang-orang yang pernah bersamanya, mulai dari para pejabat yang pernah lama mendampinginya semasa Orde Baru maupun tokoh-tokoh lain yang pernah menemuinya dalam pelbagai kesempatan. Meski bertajuk untold stories, isinya tentu bukan bermaksud membedah cerita-cerita di balik kebijakan-kebijakannya sebagai Presiden, namun lebih banyak berisi kenangan tentang sosok Soeharto yang menurut para penulisnya “hebat,” “adil,” “begitu berjasa,” “rasional,” “tidak mau menyusahkan orang lain,” bahkan –yang paling konyol—“hendak membangun demokrasi melalui PDI kubu Soerjadi.” (hlm. 302).

Semua puja puji ini tentu bukan barang baru. Pada 1991, PT Citra Lamtoro Gung Persada, perusahaan milik putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), menerbitkan buku Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun setebal 980 halaman, yang isinya juga dipenuhi predikat keunggulan watak Soeharto menurut orang-orng dekatnya, seperti “tenang, sabar, dan ulet”, “arif, bijaksana, dan rendah hati”, “terbuka, halus, dan konsisten”, “penuh pengertian” dst. Sementara Letkol Polisi Anton Tabah yang ditunjuk sebagai sekretaris Soeharto sesudah lengser menerbitkan Empati di Tengah Badai pada 1999, kumpulan surat dukungan untuk Soeharto setebal 1074 halaman.

Ada dua hal yang bisa kita baca dari fenomena ini. Pertama, dalam diktum propagandis Nazi Joseph Goebbels, beratus-ratus halaman buku ini diperlukan agar “kebohongan yang diulang terus menerus berubah menjadi kebenaran.” Dengan kata lain, ini adalah propaganda pengelabuan dan politik pencitraan skala massif untuk menopengi semua borok pemerintahan Soeharto.Kedua, ini adalah unjuk gigi para pengikut dan kroni Soeharto untuk mengatakan bahwa jaringan mereka masih eksis dan berkuasa di Indonesia.

Dalam konteks yang pertama, pada masa Reformasi kita bisa melihat jelas bagaimana segala “prestasi pembangunan” yang diunggul-unggulkan semasa Orde Baru ternyata merupakan tabir asap belaka. Pemberantasan buta huruf misalnya. Ketika Badan Pusat Statistik pada 2000 mengeluarkan data bahwa sekitar 18 juta dari 205 juta penduduk Indonesia masih buta huruf, banyak orang terperanjat: dari mana datangnya 18 juta orang ini yang pada masa Orde Baru (yang saat itu baru berakhir selama 2 tahun) dianggap tiada atau dianggap sudah melek huruf?

Dan ini tentunya hanya satu klaim dari banyak klaim keberhasilan pembangunan Orde Baru lainnya yang harus ditelisik ulang. Salah satu temuan baru yang cukup mencengangkan adalah tentang Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa), ajang petani dan nelayan berprestasi dari pelbagai daerah untuk beradu pengetahuan soal pertanian, kerap langsung di hadapan Soeharto. Selama bertahun-tahun TVRI menayangkan acara ini secara nasional untuk memamerkan keberhasilan program pertanian Orde Baru. Tentu saja sejak lama telah beredar desas desus bahwa petani-petani ini telah dilengkapi dulu dengan jawaban dan arahan tentang apa saja yang harus diucapkan. Namun ternyata, lebih dari itu, bukan hanya peserta acara ini telah dilengkapi dengan jawaban dan arahan, melainkan bahwa mereka bahkan bukan petani sama sekali, tetapi aktor. Forum Lenteng, lembaga yang bergerak di bidang pembuatan dan kajian seni video, memaparkan temuan ini dalam presentasi awal “Videobase”, riset panjang mereka tentang kultur video dalam sejarah politik Indonesia. Forum Lentang berhasil menemui dan mewawacara aktor dan sutradara yang ada di balik program Kelompencapir. Inilah untold stories sebenarnya dari Soeharto dan Orde Baru yang tentu takkan bisa didapat di buku ini.

Sementara dalam konteks yang kedua, terbitnya Pak Harto: The Untold Stories pada Juni 2011 bukanlah suatu kejadian yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dari beberapa peristiwa lain yang berlangsung sebelumnya: dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang akhir 2010 atas usulan untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, dideklarasikannya Partai Nasional Republik yang mengusung Tommy Soeharto pada April 2011, serta hasil “survei” Indo Barometer pada Mei 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih lebih menyukai masa pemerintahan Soeharto daripada SBY.

Gelagat glorifikasi Soeharto dan Orde Baru ini merebak di tengah ketidakseriusan pemerintah dalam membasmi korupsi serta ketidaktegasan dalam menata birokrasi dan melakukan konsolidasi demokrasi. Sejarah korupsi di Indonesia akan sangat berbeda andai pengadilan terhadap Soeharto serius dilakukan sebagaimana Mesir kini mengadili Hosni Mubarak. Perlu diingat bahwa “sakit” dan “lupa” atau “gangguan syaraf” –alasan-alasan klise koruptor Indonesia kini untuk menghindari pengadilan—adalah warisan sah dari Soeharto melalui kuasa hukum dan tim dokternya untuk mengelak dari panggilan sidang pada September 2000, sebuah preseden buruk yang akhirnya terus mengganggu jalannya proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Betapa jauh sikap pengecut Soeharto ini dengan kejantanan yang ditunjukkan oleh orang-orang seperti Sudisman, Untung, atau Nyono yang diseret oleh Soeharto ke penjara melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) atas dakwaan terkait dengan peristiwa 1965. Tak satu pun di antara mereka berdalih lupa atau sakit.

Buku Pak Harto: The Untold Stories dibandrol dengan harga yang tidak cukup terjangkau oleh pembaca umum kebanyakan, dan dengan demikian bisa kita lihat bahwa konsumen pembacanya lebih tertuju pada elite politik Indonesia untuk mengatakan bahwa “kami, jaringan keluarga Cendana, masih di sini, baik-baik saja, tak tersentuh hukum, dan siap merebut balik kekuasaan.” The untold stories inilah yang sesungguhnya patut kita waspadai secara serius.

Visualisasi Garuda Pancasila, dari Mata Orang Kebanyakan

Mencari Telur Garuda
Nanang R. Hidayat
Penerbit Nalar, 2008  |  140 hlm

garudaTahun 2006 lalu saya terlibat cukup intens dalam acara Restorasi Pancasila, simposium nasional di UI yang gongnya adalah Pidato Pancasila oleh Presiden SBY di Plenary Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center 1 Juni 2006 dan pembacaan Maklumat Keindonesiaan. Semua materi simposium dibukukan dalam buku yang saya sunting bersama alm. Irfan Nasution, Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas (2006)

Rangkaian acara ini adalah upaya untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara kita, setelah disandera dan diberi penafsiran tunggal oleh Orde Baru yang membuat Pancasila seakan identik dengan Orba dan pantas ditanggalkan pasca reformasi 1998. Uniknya beberapa aktivis yang menggarap acara ini adalah orang-orang yang dulu pada 1990an sempat membuat semacam newsletter berlogo Garuda Pancasila dipanah (!) sebagai protesnya terhadap rezim Soeharto.

Reaksi yang saya terima dari beberapa pihak saat penggalangan acara ini maupun sesudahnya, sama persis dengan yang ditulis Nanang di pendahuluan buku ini: “Hare gene ngomongin Pancasila?” (hlm. 1) Namun kenyataan belakangan ini membuktikan Pancasila tetap aktual dan penting untuk dibicarakan.

Buku Nanang ini sendiri adalah salah satu upaya pembicaraan itu, dengan memfokuskan pada soal visualisasi Garuda Pancasila (bagaimana sejarahnya dan bagaimana ia ditafsirkan dalam konteks lokal-partikular oleh orang-orang kebanyakan dalam bentuk gapura-gapura yang biasa menghiasi jalan masuk kampung-kampung). Ini penelitian penting, bukan cuma buat kita di sini tapi juga layak diinggriskan dan dipasarkan di studi-studi Indonesia di universitas luar, namun tentu dengan sejumlah perbaikan. Maka kritik/masukan yang saya tulis sebaiknya dibaca dalam kerangka perbaikan tersebut.

Soal penulisan
Nanang menggeluti dunia visual dan tafsiran-tafsiran yang diberikannya terhadap visualisasi Pancasila di buku ini bertolak dari bidangnya tersebut, namun tak ada salahnya ia dibantu seorang penulis yang berlatar sejarawan/peneliti sosial untuk memperdalam uraiannya. Saya pikir beberapa kutipan dari milis tak layak masuk karena hanya berdasarkan omongan (hlm. 31-32), begitu juga ucapan Widyatmoko tentang pencetus sayap 17 helai, ekor 8 sisik dsb (hlm. 36), atau uraian tentang logo Republik Mimpi “Konon kata perancangnya” (hlm. 51, harus disebutkan siapa itu perancangnya juga sumber otentik pernyataan tersebut). Apalagi rujukan “desas desus” tentang organisasi International Illumination dan Luciferians Corp (hlm. 79-80) bikin buku ini berkurang kesahihannya.

Jadi intinya: beberapa poin perlu diperdalam dengan data. Karya nonfiksi bisa ditulis dengan gaya paling serius sampai paling nyeleneh. Terserah, tapi data tetap penting. Misalnya hlm. 49, saat Nanang mengkaitkan gapura Pancasila aneka warna di kampung-kampung dengan kemenangan partai tertentu di kampung tersebut. Nah, ini saya kira perlu ada data riil hasil pilkada/parpol dominan di kampung tersebut dan bukan cuma tafsiran. Begitu juga dengan hlm.47 saat membahas gapura Pancasila hanya dengan 1 sila di “gang di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Mungkin perlu ada wawancara dengan ketua RT atau warga.

Editor juga perlu lebih teliti. Masa yang begini-begini lolos dari pantauan sih: blad eagle (hlm.10), multiple chois (hlm.38)?

Soal tata letak
– Buku ini dimaksudkan sebagai buku visual, tapi sayang beberapa foto yang dibahas/dianggap penting justru dipasang dengan ukuran kecil. Beberapa foto semestinya dipasang sebesar 1 kolom penuh dan bukan cuma nyempil di antara teks.

– Sebagai buku visual, buku ini mengandung cacat banyaknya foto tanpa caption (keterangan letak dan tanggal pemotretan), apalagi di halaman khusus foto 115-133. Keterangan ini menurut saya esensial untuk memahami visualisasi garuda itu dalam konteks sosialnya.

Beberapa hal yang menjadi pikiran saya
1. Soal mengapa Garuda menghadap kanan? Nanang memberi penjelasan bahwa ini semata-mata kebiasaan bangsa Indonesia bahwa kanan dianggap baik sementara kiri sial, jahat, serong. Namun dalam konteks politik semasa Revolusi, yakni saat Pancasila dirumuskan dan dibuat lambangnya, mengganggap kiri sial, jahat, dan serong tentulah tidak mungkin secara politik. Bahkan kabinet Indonesia saat itu pun bernama Koalisi Sayap Kiri. Jadi menurut saya penjelasan Nanang kurang memadai. Pasti ada alasan lain mengapa Garuda menghadap kanan. Di sini dibutuhkan campur tangan sejarawan. Bisa jadi –dan saya duga demikian—justru tidak ada penjelasannya. Gambar itu terjadi begitu saja hanya karena kebiasaan kita menulis dari kiri ke kanan.

2. Sehubungan dengan poin no. 1 ini, Nanang juga tidak menjelaskan foto sangat penting yang dipajang besar-besar di hlm.40: garudanya menghadap kiri! Foto gapura yang tanpa keterangan ini jelas butuh pembahasan khusus, serta wawancara dengan warga atau ketua RT dsb.

3. Soal transformasi logo Garuda dan tak adanya penjelasan lengkap tentang siapa saja anggota Panitia Lencana Negara (hlm.19). Saat itu Pancasila sudah dirumuskan, tapi dalam visualisasi perisai di versi 1 kita tak melihat adanya lambang bintang (Ketuhanan) dan silanya pun cuma 4. Dalam versi 2 padi dipisah dengan kapas dan bintang tetap tiada. Pada versi 3, “Bhinneka” masih tertulis “Bhineka”. Menjadi tugas penting untuk membongkar arsip tentang anggota panitia ini dan perdebatan-perdebatan di dalamnya sehingga transformasi ini bisa dilacak asal usulnya.

4. Saya baru tahu kalau logo Republik Mimpi itu dimaksudkan untuk menggambarkan “semangat saling menghormati dan mempersilahkan orang-orang untuk maju” karena sayapnya yang menekuk seolah “sedang mempersilakan kita untuk berjalan di samping kirinya” (hlm. 51) Saya selalu menyangka logo itu menggambarkan si burung sedang menguap karena ngantuk (Republik Mimpi kan?)

5. Apa mata saya salah liat? Garuda di hlm.119 sepertinya sedang menghisap pipa cangklong!

6. Foto hlm.121 kiri atas sepertinya memang bukan berniat bikin Garuda deh, tapi ayam yang memang banyak dipasang di jam (ketularan budaya Eropa) sebagai tanda “bangun pagi”.

——-

Penelitian Nanang ini perlu diperluas. Saya pikir pemerintah juga berkepentingan dengan proyek ini dan wajib mendanainya. Kita perlu tahu dengan jujur bagaimana Garuda (yang dicomot dari mitologi Hindu/India dan didasarkan pada elang jawa) dipersepsi oleh orang di Papua atau Aceh misalnya, pada masa-masa pembentukan RI, masa Orba, sampai masa sekarang yang punya sejarah kelam dengan kekerasan militer akibat Pancasila yang disterilkan dan Jawanisasi a la Orde Baru.

Menelanjangi Sang Jenderal Besar

Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman
Abdul Haris Nasution, S.I. Poeradisastra, Roeslan Abdulgani, Sides Sudyarto (Editor)
PT Karya Unipress, 1983  |  134 hlm

soedirmanSecara umum buku ini terbaca seperti hagiografi khas pejabat—tokoh yang diulas diagung-agungkan tanpa ada cacat sama sekali, top dan serba bagus semuanya. Satu-satunya tulisan yang beda —dan merupakan analisa paling kritis dan objektif di buku ini—adalah tulisan Bur Rasuanto. Bur menulis tentang militerisme Pak Dirman yang jengah dengan diplomasi sipil Sjahrir, yang membuatnya memutuskan bergabung dengan Persatuan Perjuangan yang digagas Tan Malaka tapi lalu diingkarinya sendiri, dan merupakan preseden campurtangan militer dalam politik Indonesia untuk pertama kalinya. Membacanya di era pasca Orde Baru ini, saya heran mengapa pada waktu itu Bur Rasuanto bisa dan boleh nulis kritis sekali. Baru belakangan tahu bahwa buku ini memang pernah dilarang pada zaman Orde Baru dengan keputusan Jaksa Agung Kep-167/J.A/3/1984. Mungkin editor dan penerbitnya waktu itu berani karena mengira nama besar Jend. A.H. Nasution yang terpampang sebagai salah satu kontributor kumpulan tulisan ini bisa membuat buku ini aman, ternyata tetap juga kena breidel.

Melacak Gagasan Keindonesiaan

The Idea of Indonesia: A History
R.E. Elson
Cambridge University Press, 2008  |  365 hlm

indonesiaMelihat pertikaian-pertikaian berlatar SARA di Indonesia pascareformasi, banyak pengamat luar negeri bertanya: inikah akhir dari Indonesia? Tapi ternyata tidak. Indonesia tidak menjadi Yugoslavia atau mengalami Balkanisasi. Dengan letupan-letupan di sana sini toh Indonesia tetap bisa utuh. Itulah yang membuat R.E. Elson takjub dan ingin menelaah dengan tuntas dari mana sih datangnya gagasan alot tentang Indonesia ini, yang bisa terus bertahan sekalipun unsur-unsur di dalamnya kelihatannya terus saling bertikai?

Penelusuran Elson —seorang pengamat Indonesia yang sebenarnya bisa dibilang konservatif pemikirannya—membawanya pada simpulan bahwa tiadanya upaya separatisme/perpecahan yang serius pasca Soeharto ini bukanlah sesuatu yang “surprising, even amazing” seperti dikatakan seorang pengamat Indonesia lainnya, Donald Emmerson, melainkan “wholly in accord with the logic of the country’s historical trajectory from its earliest imagining.” (hlm. 314).

Indonesia memang hasil sebuah pembayangan (imagining), dan membaca buku ini sungguh membuat saya merinding dan tergugah. Saya mendapat banyak hal baru yang menggambarkan betapa berwarnanya sejarah nation building kita ini, yang membuat kita sekarang sungguh tidak mungkin untuk bersikap mutlak antiasing misalnya (apalagi “anti orang asing”), karena jelas-jelas nama Indonesia sendiri dipakai pertama kali oleh pelancong dan pengamat sosial dari Inggris George Samuel Windsor Earl. Ia menuliskannya”Indu-nesians” (hlm. 1). Belum lagi kalau kita ingat “orang-orang asing” macam Douwes Dekker, yang sepak terjang dan pemikirannya sangat mempengaruhi bapak-bapak bangsa kita. Ada surat Douwes Dekker yang sangat menggugah tertanggal April 1913, kepada Sri Ratu di Belanda “Tidak, Yang Mulia, ini bukan negara Anda. Ini negara kami, Tanah Air kami. Suatu hari nanti ia akan merdeka, selamanya.” (hlm. 19).

Pembayangan membutuhkan jarak, maka seperti itu jugalah Indonesia “lahir” tidak di Indonesia sendiri, melainkan dibayangkan oleh perkumpulan-perkumpulan orang asal Indonesia di negeri asing. Di sini jelas Elson memakai pokok pikiran yang diutarakan pertama kali oleh Ben Anderson, namun dilengkapinya juga dengan kajian Michael Laffan. Rasa persatuan sebagai “sesama orang Indonesia” itu mengental di dua tempat, yaitu:
1) Solidaritas di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di negeri Belanda
2) Solidaritas di kalangan umat yang berangkat ke Mekah untuk naik haji:  “Orang-orang Jawa yang menetap di Mekah akan bertanya pada orang Aceh yang datang, bagaimana kabar dari kampung halaman.” (hlm. 9).

Organisasi-organisasi kepemudaan awal yang masih berbau-bau kesukuan ternyata juga sangat kental warna nasionalnya. Yang paling membuat saya takjub adalah Sarekat Ambon yang didirikan oleh A.J. Patty. Percaya tidak, SA didirikan bukan di Ambon tapi di Semarang! Begitu juga Perserikatan Minahasa yang anggotanya banyak orang Kristen Menado di Jawa Tengah!

Tapi tidak selalu optimistik memang prospeknya. Sejak awal pula, cita-cita nasionalisme dan persatuan ini membawa dalam dirinya bibit-bibit permusuhannya sendiri. Ketika Tjipto Mangoenkoesoemo mencita-citakan ikatan persatuan antar budaya dan suku, tak peduli seberapa besar perbedaannya, banyak yang mencurigai bahwa cita-cita persatuan ini bisa membawa penjajahan baru. Koran Darmo Kondo edisi 13 November 1919 menulis bahwa dengan kesetaraan antar semua orang yang lahir di Indonesia ini, maka “dalam waktu singkat, tanah rakyat Jawa akan berada di tangan orang Eropa, Cina, dan Arab.” Koran yang sama juga mengkritik “Insulinde menginginkan kesetaraan mutlak dalam segala hal bagi semua orang yang lahir di sini. Lalu apa jadinya Pribumi nanti?” Pemikiran kedaerahan ini tak lekang sampai sekarang, dan menjadi salah satu pemicu pertikaian-pertikaian kontemporer kita.

Elson mencatat ironinya: “Such thinking, ironically drawing its power in one sense from the idea of Indonesia, was to endure stubbornly.” (hlm. 34).

Terlalu banyak hal menarik di buku ini untuk diulas di sini. Saya ingin menutup ini dengan sebuah cerita saja: Sewaktu berkunjung ke rumah saya pada akhir 2005, Om Ben Anderson bercerita pada saya bahwa Pak Jim Siegel punya pendapat menarik bahwa “kelompok-kelompok Islam fundamentalis” yang marak belakangan ini cuma versi lain dari nasionalisme khas Indonesia. Lebih jauh lagi, ideologi apapun di Indonesia tidak akan pernah lepas dari keindonesiaannya: maka kelompok-kelompok internasional lintasnegara pun selalu membopong beban keindonesiaan begitu berada di sini. Bahkan Hizbut Tahrir tetap harus mengusung “Indonesia” menjadi Hizbut Tahrir Indonesia. Pendapat provokatif ini tentu masih bisa diperdebatkan, namun mungkin itulah yang hendak digambarkan oleh sampul buku ini: aksi-aksi kelompok fundamentalis Islam, yang mungkin mencita-citakan khilafah, namun tetap mengibarkan bendera Merah Putih.

Buku ini sangat penting dibaca dalam kondisi Indonesia saat ini, ketika agenda-agenda kubu fundamentalisme agama makin lama makin membahayakan kebhinekaan kita, sebagaimana halnya fundamentalisme pasar juga membahayakan ikatan sosial kita dengan memperlebar kesenjangan ekonomi. Indonesia memang lahir dari keragaman, namun rupanya juga dihantui terus olehnya.

Dari Barang Palsu Sampai Perempuan Bercelana Panjang

Batavia Awal Abad 20: Gedenkschriften Van Een Oud Koloniaal
H.C.C. Clockener Brousson
Dimuat pertama dalam Bandera Wolanda (1910-1912)
Komunitas Bambu, 2004  |  150 hlm

bataviaNaskah buku ini berawal dari laporan seorang serdadu Belanda yang ditempatkan berdinas di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Dengan perspektif seorang pendatang baru yang penuh keheran-heranan, si serdadu ini menuliskan segala yang dilihatnya dengan menarik sekali. Komentar-komentarnya secara mengejutkan bisa dibilang “aktual.” Oleh jurnalis terkenal zaman itu H.C.C. Clockener Brousson —yang bersama Abdul Rivai mendirikan Bintang Hindia—laporan si serdadu dirapikannya untuk kemudian dimuat dalam Bandera Wolanda 1910-1912.

Ada dua hal yang paling mengesankan dan menggelikan ketika membaca situasi Jakarta awal ke-20 ini: Pertama, orang Indonesia rupanya dari dulu memang jagonya membikin barang “aspal” yang orang bule sendiri tidak bisa membedakan asli-palsunya. Di Tangerang, misalnya, ada tempat produksi topi “Panama” yang di tahun itu pun sudah menembus pasar Eropa. Si serdadu pun mengamati: “Mungkin saja topi ‘Panama’ Paris yang dibeli orang di Belanda sebenarnya berasal dari Tanggerang.” Sama persis dengan zaman sekarang. Jauh-jauh ke London membeli t-shirt yang ternyata produksi Bandung.

Kedua, soal perempuan Tionghoa yang memakai celana panjang. Rupanya pada tahun itu, melihat perempuan pakai celana panjang benar-benar membikin syok orang Eropa yang baru datang. Si serdadu pun merenung, “Tapi mengapa para wanita di Eropa tidak mengikuti contoh yang diberikan wanita Tionghoa itu? Untuk mengenakan celana panjang yang simpel daripada gaun yang merepotkan. Mungkin saja kelak 20 tahun yang akan datang ada gerakan kebebasan kaum wanita hingga mereka akan mulai mengenakan celana panjang. Mungkin juga sebaliknya para pria harus dipaksa mengenakan gaun dan celemek.” Puluhan tahun sesudah ia menuliskan permenungannya ini, kaum perempuan akhirnya memang lumrah bercelana panjang, sekalipun kaum prianya tak sampai bergaun dan bercelemek.

Kesenian Toraja di Tengah Globalisasi

Art as Politics: Re-crafting Identities, Tourism, and Power in Tana Toraja, Indonesia
Kathleen M. Adams
University of Hawaii Press, 2006  |  286 hlm

toraja[ tulisan ini juga saya pakai sebagai makalah untuk mata kuliah Antropologi Seni dan Kapita Selekta di Fak. Seni Rupa IKJ 😀 ]

Dr. Kathleen Adams, pengajar di Universitas Loyola, Chicago, Amerika Serikat adalah seorang antropolog yang menekuni kajian Asia Tenggara, dengan fokus pada Tana Toraja dan Kepulauan Alor. Buku Art as Politics ini adalah hasil penelitian lapangannya mengenai kesenian, dampak turisme, dan identitas bagi masyarakat Toraja. Untuk kuliah antropologi seni ini, saya secara khusus akan menyoroti Bab 6 buku ini, berjudul “Toraja Icons on the National and Transnational Stage,” yang mengulas bagaimana pengaruh gelombang globalisasi membuat percaturan ketiga hal tersebut (kesenian, turisme, dan identitas masyarakat) menjadi semakin intens dan pelik.

Bab 6 ini dibuka dengan cerita kedatangan kembali Dr. Adams ke Makassar untuk menuju Tana Toraja pada April 1998 setelah cukup lama tidak berkunjung ke wilayah penelitiannya itu. Masa-masa itu, kita tahu, Indonesia tengah mengalami pergolakan penting: tuntutan penggulingan Soeharto dan perubahan rezim politik, serta penyaluran amarah rakyat yang tersumbat selama ini dengan dilampiaskan pada kelompok-kelompok minoritas. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh kegagalan sistem politik yang dibangun Orde Baru secara otoritarian, melainkan juga akibat dampak pergolakan ekonomi di tingkat dunia—sesuatu yang biasa kita sebut sebagai globalisasi.

Dalam globalisasi dan situasi pascamodern/kapitalisme mutakhir (late capitalism), menurut beberapa filsuf dan teoretikus ilmu sosial, narasi-narasi besar ideologi dianggap telah mati, dan medan pertarungan sekarang beralih ke bidang identitas, yang dikenal sebagai “politik identitas.” Dengan kerangka pikir ini pulalah Dr. Adams melihat dan mengamati perkembangan kesenian Toraja saat itu. Tidak bisa dihindari, identitas adalah tema sentral dalam antropologi, dan kendati pengaruh lintas-budaya di era globalisasi maupun sebelumnya telah membuat konsep identitas sebagai sesuatu yang cair dan sulit dipastikan, sebagian antropolog tetap mengagungkannya sebagai sesuatu yang penting untuk menamai dan merekatkan sebuah kelompok masyarakat.

Di Makassar, saat kedatangan Dr. Adams, kebetulan sedang dilangsungkan pameran lukisan oleh seniman-seniman Sulawesi Tenggara di lobi Hotel Sedona tempat Dr. Adams menginap. Ia mencermati pameran tersebut dan dengan terkejut mendapati bukan hanya nyaris tak ada gaya tradisional Toraja/Makassar yang digunakan di sana, melainkan juga tak ada seniman Toraja sama sekali, hanya seniman Bugis dan Makassar, seperti dikatakannya (terjemahan dari saya):

Saya terkejut mendapati lukisan-lukisan cat minyak bergaya Eropa menggambarkan upacara pemakaman Toraja, lengkap dengan para penarima’badong, kerbau, dan paviliun-paviliun bambu di latar belakang. Ada juga lukisan-lukisan cat minyak tentang kuburan Toraja di lereng-lereng gunung, prosesi pemakaman, dan sebuah desa Toraja dengan anak-anak kecil duduk di punggung kerbau pada latar depannya. Pameran ini mengikutsertakan pula sebuah gambar pinsil mencolok seorang pria Ke’te’ Kesu’ yang sudah beruban memakai kalung taring babi hutan, sebuah potret mixed-media seorang pendeta aluk, dan lukisan batik Toraja bermotif pa’ tedong (kerbau) dengan proporsi yang ganjil. Kendati sebagian lukisan menggambarkan dataran rendah, perahu-perahu nelayan, desa-desa Bugis, dan alam benda, sebagian besar karya yang dipamerkan adalah karya seniman-seniman Bugis dan Makassar yang menggambarkan pemandangan Toraja. Saya berpikir, kira-kira teman-teman Toraja akan berkomentar apa soal ini? Akankah mereka merasa tersanjung ataukah mereka akan melihat ini sebagai cara lain lagi seteru lama mereka mengeruk uang dari mereka, menjual keserupaannya untuk ratusan dan ribuan dollar? (hlm. 170)

Sebagaimana kita ketahui, keragaman suku-suku bangsa di Indonesia dengan sejarahnya masing-masing merupakan sumber kekayaan kultural namun juga tak bisa disangkal adalah sebagian sumber konflik. Upaya memupuk harmonisasi masyarakat harus dikembangkan secara aktif dan demokratis, tidak bisa dengan upaya yang dulu dilakukan Orde Baru dengan penuh slogan untuk menopengi kekerasan paksa yang dilakukan secara ekonomi dan politik untuk menciptakan ilusi keharmonisan itu. Demikian juga di Toraja/Makassar.

Konflik historis antara suku Bugis yang tinggal di dataran rendah dengan suku Toraja di pegunungan barangkali bisa dibilang sebagai varian kecil dari konflik-konflik serupa antara masyarakat dataran rendah dengan masyarakat dataran tinggi yang telah banyak didokumentasikan oleh pelbagai penelitian antropologis di dunia. Hal ini ada kaitannya dengan perbedaan pola hidup dan cara pandang antara dua kelompok ini.(1) (Konon nama toraja berasal dari bahasa Bugis, to riaja, yang berarti “orang yang berdiam di negeri atas”.)

Kondisi ini diperparah oleh upaya birokratisasi dan korporatisasi yang dilakukan oleh pemerintahan negara modern. Kepercayaan animisme tradisional orang Toraja, misalnya, yang dikenal sebagai Aluk To Dolo, diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari agama Hindu Dharma, sekalipun tak ada sangkut pautnya dengan Hindu.

Sementara upaya korporatisasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pariwisata, terutama sejak zaman Orde Baru, yang membuka diri lebar-lebar pada masuknya modal asing. Pada dekade 1970-an dan 1980-an dunia Barat mulai mengenal Tana Toraja –dan barangkali yang menarik minat Dr. Adams pertama kalinya untuk melakukan penelitian di sana—dengan upacara penguburannya yang khas. Budaya yang awalnya mistis dan sakral dikomersilkan habis-habisan demi kepentingan devisa, yang akhirnya membuahkan konflik antara pemuka adat Toraja dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan, sebagaimana diulas oleh Dr. Adams dalam makalahnya yang lain.(2)

Pasca reformasi 1998, bentrokan berdasarkan “politik identitas” memang merebak di mana-mana, terutama wilayah Timur Indonesia, sebagiannya akibat akumulasi kekesalan masyarakat pada upaya birokratisasi dan komersialisasi selama Orde Baru. Karena itulah, ketika pada 1998 Dr. Adams kembali ke Makassar dan melihat fenomena kesenian seperti yang dijabarkan di atas, yang ia saksikan dan khawatirkan pertama-tama adalah potensi konflik: tidakkah masyarakat Toraja akan merasa sekali lagi dijadikan “bahan jualan” oleh seteru bebuyutan mereka, orang-orang Bugis dan Makassar?

Dr. Adams menanyai seorang seniman Bugis di pameran tersebut: mengapa tidak ada seniman Toraja? Dan si seniman Bugis –yang melukis objek-objek Toraja dan tinggal cukup lama di Toraja—menjawab, “Toraja tidak punya pelukis. Tapi barangkali juga karena orang suka melukis tempat-tempat yang bukan rumah mereka sendiri, bukan menjadi kebiasaan mereka.” Dr. Adams kurang meyakini ketepatan jawaban si seniman Bugis ini karena setahunya –meski bukan tradisi melukis—setidaknya masyarakat Toraja punya tradisi rupa (visual) yang kuat, sebagaimana tampak pada ukir-ukiran khas mereka. Dr. Adams ingin mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada kesenian (rupa) Toraja setelah wilayah itu dibuka menjadi lokasi pariwisata?

Dr. Adams mengunjungi sebuah galeri “modern” di Rantepao, pusat oleh-oleh Toraja, dan mendapati bahwa pernyataan si seniman Bugis di atas memang kurang tepat: ada seniman-seniman Toraja yang melukis dengan cat minyak. Pariwisata telah mengenalkan dunia luar pada Tana Toraja, dan sebaliknya, mengenalkan Tana Toraja pada dunia luar. Pengaruh timbal balik ini tak bisa dihindari. Beberapa seniman yang dahulu berkarya ukiran secara tradisional, mulai mencoba-coba melukis dengan kanvas dan cat minyak. Tema dan warna-warna mereka masih terpengaruh tema dan motif asli Toraja: kerbau, rumah adat tongkonan dll, dengan warna-warna merah terang, kuning, jingga, putih, dan hitam.

Namun perkembangan yang lebih menarik justru berasal dari seni ukiran tradisional Toraja sendiri, setidaknya dalam visi dan karya seorang perupa Toraja bernama Ambe’ Landang. Sekalipun tetap diukir di papan kayu dengan motif-motif geometris seperti ukiran Toraja umumnya, Ambe’ Landang menolak bila karyanya disebut “ukiran.” Ia menyebutnya sebagai “lukisan,” sesuatu yang baru, yang tidak didikte oleh pakem-pakem masa lalu, karya yang ia bubuhi kritik-kritik sosialnya sendiri.

Visi Ambe’ Landang bermula pada pertengahan 1990-an, ketika ia melihat perubahan sosial-ekonomi yang berlangsung di Tana Toraja akibat turisme serta proyek pembangunan Orde Baru mulai membawa dampak negatifnya sendiri. Para anak muda telah mengenyam sekolah, setidaknya sampai SMA, dan sedikit banyak telah tercerabut dari akar tradisinya, namun kehidupan modern ternyata juga tak memberi tempat yang layak pada mereka. Mereka tak bisa mendapatkan pekerjaan, sementara tempat-tempat hiburan malam merebak di Rantepao sebagai dampak turisme. Tendensi ke arah merebaknya fenomena kenakalan remaja sudah hendak terjadi ketika Ambe’ Landang memutuskan membuka sanggar ukir untuk menampung anak-anak muda itu.

Awalnya mereka menggambarkan suasana pedesaan dan kehidupan sehari-hari Toraja. Karena mendapat perhatian besar dari turis dan akhirnya bisa menghidupi kegiatan sanggar tersebut, Ambe’ Landang dan anak-anak binaannya mulai bereksperimen dengan gaya-gaya baru dan memasukkan pandangan-pandangan sosial-politiknya ke dalam karya-karyanya.

Sebuah karya menggambarkan ampang bilik di atas sebuah dulang besar. Di Toraja, dulang digunakan oleh mereka yang punya kekuasaan politik. Ampang bilik itu sendiri digambarkan sebagai sebuah struktur yang ada dalam rumah adat tongkonan yang menggelar pesta adat bua’ (lambang prestise). Menjalar menuruni struktur tersebut terdapat ular yang menurut Ambe’ Landang bukan cuma berasal dari motif tradisional Toraja, namun juga perlambangan setan dalam Alkitab. Sementara dua ekor babi gendut berada di dasar ampang bilik. Kita bisa membaca pesan soal kerakusan para pemegang kuasa politik di sini.

Lebih lanjut Dr. Adams mencermati bahwa karya ukir Ambe’ Landang semuanya dibingkai, berbeda dengan ukiran tradisional Toraja. Ambe’ Landang menjelaskan soal ini dengan fasih:

Biasanya ukiran Bali diberi label “kesenian,” tapi ukiran Toraja cuma direndahkan sebagai “kerajinan tangan” atau “hiasan.” Kami pasang bingkai agar orang tidak melihat bikinan Toraja cuma sebagai hiasan, tapi lebih sebagai kesenian atau lukisan yang pantas buat orang kaya (hlm. 176)

Apakah dengan pernyataan “pantas buat orang kaya”, Ambe’ Landang hendak mengkomersialisasi lebih jauh kesenian Toraja, dengan hendak semakin tunduk pada selera pasar? Ternyata tidak. Misi-misi menembus pasar ini ternyata ada kaitannya dengan keinginan Ambe’ Landang untuk menyebarkan pesan politiknya:

Saya ini seorang Toraja tanpa jalan untuk protes, karena saya cuma orang desa. Yang lain-lain punya caranya buat protes. Misalnya Rendra, bila ia berteriak tentang sesuatu hal dalam puisinya, orang-orang mendengarnya. Tapi tak mungkin saya pergi ke Jakarta—saya tetap harus di sini. Tapi sekarang protes saya dilukis dan jiwa saya puas. Saya akan tertawa-tawa bila lukisan saya dibeli oleh orang-orang yang saya kritik […] sebab protes-protes saya mencapai sasarannya (hlm. 178).

Dr. Adams melihat ini sebagai suatu cara yang apik dalam menegosiasikan ulang identitas dalam centang-perenang globalisasi dan perpolitikan nasional. Di satu sisi, akibat kebijakan masa lalu, komersialisasi merebak di Tana Toraja akibat dibukanya kawasan tersebut sebagai objek wisata. Namun demikian, tradisi adat tidak sepenuhnya mati oleh desakan ini—ia berubah bentuk, bernegosiasi. Dengan niat untuk memantapkan kedudukannya dalam kesenian pariwisata Indonesia sebagai “kesenian” dan bukan sekadar “hiasan” (dengan menambahkan unsur-unsur teknikal seperti bingkai), kesenian Toraja justru punya peluang mengutarakan suaranya sendiri yang khas dalam mencermati fenomena-fenomena sosial-politik di aras lokal maupun nasional. Dan kedudukan ini justru takkan tercapai bila kesenian Toraja tetap bertahan dalam bentuk tradisional murninya. Inilah renegosiasi kesenian Toraja pada abad ke-21 dan dengan sudut pandang antropologis macam inilah mungkin kita harus mencermati bagaimana kesenian-kesenian tradisional di Nusantara lainnya berevolusi.

—–
(1) Baca, misalnya, Robert W. Hefner, Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, terjmh. A. Wisnuhardana dan Imam Ahmad (Yogyakarta: LkiS, 1999). Belum lama lalu, James C. Scott menyimpulkan seluruh fenomena perseteruan ini di dunia dalam The Art Of Not Being Governed: An Anarchist History Of Upland Southeast Asia (New Haven: Yale University Press, 2010). Pada 1930-an, Toraja diserang oleh warga dataran rendah (Bugis dan Makassar) yang mayoritasnya Islam. Demi mendapat perlindungan dan kekuatan bertahan dari pemerintah kolonial Belanda, banyak warga Toraja beralih ke agama Kristen, sehingga kemudian konflik Toraja lawan Bugis/Makassar menjadi juga bernuansa agama.
(2) Kathleen M. Adams, “Cultural Commoditization in Tana Toraja, Indonesia,” Cultural Survival Quarterly 14 (1), 1990.

Politik HAM di Indonesia

Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis
Robertus Robet
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2008  |  216 hlm

hamDari pergaulan saya dengannya selama ini, saya tahu Robertus Robet adalah sejenis penulis yang harus didampingi oleh editor. Robet punya gagasan dan sudut pandang yang orisinil, serta landasan teoretis yang sangat kuat, namun intensitas dan gaya penulisannya yang menggebu-gebu perlu diimbangi oleh editor bertangan dingin agar ide-idenya bisa terkemas rapi. Sepertinya, editor ELSAM tidak sanggup untuk itu, dan jelas tidak mengerjakan PR-nya dengan baik sehingga buku ini jadinya hampir seperti tanpa suntingan.

Belum lagi ditambah dengan sampul yang tidak jelas maksudnya, baik ilustrasi maupun pilihan jenis huruf yang dicetak timbul dengan sepuhan warna emas bak undangan kawinan.

Sungguh sayang, padahal buku ini sendiri memberi wawasan baru tentang persoalan HAM yang berbeda dengan pendekatan normatif yang biasa dipakai oleh kalangan aktivis. Robet mengajak para aktivis untuk melihat persoalan secara politis dan tidak lagi berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif. Satu bagian layak untuk dikutip di sini:

Para pejuang HAM yang begitu bersemangat bergegas dalam hafalan akan pasal-pasal dalam berbagai konvensi membeku dalam legalitas yang mereka bangun sendiri. Buruknya, kegagalan akibat kepercayaan buta kepada hukum ini tidak kunjung menyadarkan orang untuk melihat segi politis di luar atau yang mengendalikan mekanisme hukum itu; seberapa jauh kekuatan mereka sendiri? Seberapa jauh kekuatan kelompok-kelompok yang tidak setuju? … Dalam kasus pembatalan UU KKR misalnya, ironi terjadi manakala penggunaan forum MK secara paralel mempertemukan para pejuang hak asasi ini dengan musuh-musuhnya sendiri … Momen hukum itu rupanya mengekuivalenkan mereka dan kompetitornya. Pada titik ini, sebenarnya sejak awal sudah bisa dibaca bahwa pengejaran terhadap kebenaran normatif bisa sangat menjebak apabila tidak diperlengkapi dengan kesadaran yang lebih penting, yakni kesadaran akan yang-politis.

Kontribusi PKI dalam Ilmu Sosial di Indonesia

Social Science and Power in Indonesia
Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae (eds.)
Equinox Publishing, 2004  |  304 hlm


socialpowerIni kumpulan tulisan yang sangat penting dan menarik yang saya yakin masih akan terus dibaca oleh para pengkaji Indonesia sampai belasan tahun ke depan. Di antara semua tulisan yang ada, tulisan Ben White “Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia,” yang menurut saya paling dahsyat karena menguak banyak hal yang selama ini dikaburkan. White menjelaskan bagaimana studi agraria di Indonesia yang obyektif dirintis pertama kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI-lah yang bisa dibilang menyusun metode riset partisipatif pertama dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia, bahkan sebelum riset partisipatif atau riset aksi menjadi tren di dunia ilmu sosial Barat. D.N. Aidit —yang namanya disebut pun “haram” semasa Orde Baru—adalah perumus aturan-aturan riset lapangan ini, sehingga lahirlah diktum-diktum orisinil seperti “tiga jangan” (misalnya: jangan menginap di rumah orang-orang yang menduduki jabatan struktural di desa, jangan mencatat di depan petani/orang desa, karena itu akan membuat mereka takut bercerita dsb)

Hasilnya adalah laporan babon yang tiada duanya hasil dari penerjunan ribuan mahasiswa serta kader-kader PKI ke daerah-daerah. Dari situlah konsep “Tujuh Setan Desa” dirumuskan. Meskipun terdengar agitatif dan provokatif, tujuh setan desa sebenarnya bertolak dari suatu upaya riset obyektif skala besar tentang kemiskinan di pedesaan Indonesia, yang belum pernah lagi dibuat padanannya sesudahnya.

Upaya PKI ini memukau mahasiswa dan anak-anak muda waktu itu salah satunya karena kehidupan akademis sendiri di tahun-tahun itu sedang diintervensi oleh AS yang berusaha memandulkannya atau menghambat penyebaran ideologi komunis. Salah satu contohnya adalah soal buku-buku referensi. Ben White menelisik bagaimana pengadaan buku-buku ilmu sosial di Indonesia dikebiri oleh AS. Permintaan bantuan buku-buku ilmu sosial dan studi pertanian-pedesaan yang diajukan oleh Fakultas Pertanian UI (kini IPB) serta UGM diseleksi terlebih dulu oleh sebuah badan di AS (saya lupa nama pasti badan ini, tapi yang jelas ia berada di bawah Rockefeller dan diselia oleh CIA). Buku-buku kritis dicoret dari daftar dan yang dikirim ke Indonesia hanyalah buku-buku tentang manajemen pertanian a la AS. (Bak seorang detektif, Ben White sampai menelusuri surat permohonan bantuan itu, surat penerimaan barang/buku, sampai kartu-kartu perpustakaan masa itu). Jadi bisa dilihat, dalam konteks Perang Dingin saat itu, membesarnya pengaruh PKI di kalangan intelektual dan akademisi justru diakibatkan oleh kebijakan AS sendiri.

Ben White juga mencatat ironi-ironinya. Riset obyektif PKI itulah yang justru sebenarnya dipakai sebagai patokan kebijakan pembangunan pedesaan pada masa-masa awal Orde Baru, meski pemerintah Orba tidak mau mengakuinya, dan laporan babon itu pun segera terlupakan (sengaja dilupakan?) dalam kehidupan akademis. Ironisnya lagi, justru metode riset partisipatoris yang dirintis PKI itulah kini yang banyak dipakai sebagai metode riset lapangan badan-badan kapitalis seperti Bank Dunia.

Kita tidak bisa menyangkal bahwa ilmu sosial di Indonesia pernah sangat maju dan bergairah akibat sumbangsih kelompok kiri. Saat kelompok ini dimatikan, ilmu sosial bukan cuma kehilangan pelakunya yang militan, namun juga intelektual-intelektual kanan kehilangan lawan tanding yang sepadan untuk mengasah keyakinan-keyakinannya. Imbasnya pun terasa hingga sekarang.