Category Archives: Sosial-Politik

Membongkar Kebohongan Sang “Pahlawan Kemanusiaan”

Three Cups of Deceit: How Greg Mortenson, Humanitarian Hero, Lost His Way
Jon Krakauer
Byliner, 2011  |  96 hlm

deceitYang telanjur jatuh cinta pada Greg Mortenson dan kisah heroiknya membangun sekolah dalam memoar Three Cups of Tea —yang ceritanya dari awal memang sudah mencurigakan itu, too simplistic and too good to be true—silakan baca buku ini. Bukan cuma gerundelan orang sirik lho. Jon Krakauer penulis Into the Wild ini jelas tidak main-main. Dengan bukti-bukti yang amat meyakinkan, ia mengklaim bahwa Mortenson telah melakukan penipuan publik.

Judul Three Cups of Deceit bukan cuma merujuk pada judul buku Mortenson, namun juga karena penipuan itu dilakukan Mortenson pada 3 tataran:
1) Banyak dari yang ditulisnya itu tidak pernah terjadi, alias fiktif. Dan ini bukan dilakukannya sekadar untuk mempercantik narasi, namun jelas-jelas bohong karena tak pernah terjadi. Mortenson, misalnya, mengklaim sebagai pendaki gunung kawakan, yang sebelum menjajal K2 sudah naik ke Himalaya (Annapurna IV dan Baruntse). Padahal, nama Mortenson tak bisa didapati di American Alpine Journal yang mencatat setiap pendaki dan pendakian di Himalaya. Tapi ini bukan poin utama Krakauer, dia cuma mencantumkan ini di catatan kaki. Yang utama dari reportase investigatif Krakauer adalah: pada 1993 Mortenson tak pernah nyasar ke Korphe; dia tak pernah dirawat di rumah Haji Ali; dan lain-lain bualan yang ia tuliskan. Mortenson baru tahu soal Korphe setahun kemudian. Yang terjadi pada 1993 adalah: setelah batal naik K2, Mortenson dan rombongannya turun gunung naik mobil dan menginap di hotel di Skardu, hotel yang jadi langganan bule-bule pendaki gunung. Dari situ mereka naik mobil lagi ke Khane. Di Khane-lah dia berjanji mau membangun sekolah. Cerita ini diverifikasi Krakauer melalui wawancara dengan rombongan Mortenson dan warga di sana.

Yang terparah bukan soal di atas, tapi soal Naimat Gul. Mortenson tak pernah diculik dan disekap kaum jihadis. Dia justru disambut dan diperlakukan bak tamu agung oleh warga desa. Ada foto-foto di buku ini Mortenson tertawa-tawa bersama mereka, bahkan bergaya-gaya pegang AK47. Cerita karangan Mortenson bikin kisruh di sana karena jadi menjelekkan nama keluarga Mahsud.

Selain itu, gambarannya soal persebaran madrasah Wahabi juga sama sekali fiktif, yang membuat penduduk desa khawatir Three Cups of Tea justru bisa memicu pertikaian sektarian yang selama ini tak pernah terjadi.

Pada 30 Juni 2010, Ghulam Parvi, orang yang dipuji-puji Mortensen di bukunya, mengirim surat pengunduran diri ke dewan direksi Central Asia Institute (CAI), menyatakan bahwa semua cerita-cerita karangan Mortensen memang membuat bukunya jadi tampak menarik dan mudah pula buat menarik dana di AS, tapi cerita-cerita bohong itu membuat pekerja lapangan CAI di Pakistan dimusuhi masyarakat.

2) Dana yang digalang bukan dipakai untuk membangun sekolah. Mortenson tidak berbohong soal upayanya menggalang dana untuk membangun sekolah, tapi ia bohong soal seberapa banyak dari dana yang digalang itu dipakai untuk membangun sekolah. Ini yang membuat hubungannya dengan dewan direksi Central Asia Institute (CAI) selalu tegang, beberapa sampai mengundurkan diri karena tidak mau tersangkut implikasi hukum terkait kerja CAI. Mantan bendaharawan CAI bilang CAI seperti mesin ATM buat Mortenson. Perlu dicatat Krakauer termasuk salah satu penyumbang besar CAI, karena itulah ia sangat marah pada Mortenson.

Situs CAI menyebutkan bahwa 15% dari dana yang terkumpul akan dipakai untuk overhead dan 85% untuk program (pembangunan sekolah). Tapi perhitungan riil tidak menunjukkan demikian. Dana publik yang terkumpul lebih banyak dipakai oleh Mortenson untuk mempromosikan bukunya dan bikin tur keliling ke mana-mana (dan selalu dengan jet sewaan). Sementara duit dari royalti buku tidak masuk ke CAI, hanya masuk ke Mortenson dan David Relin, penulis bayangannya. Ini jelas-jelas penilepan uang masyarakat untuk kepentingan pribadi. Iklan-iklan Three Cups of Tea di New York Times, New Yorker dll majalah ternama lainnya juga dibiayai oleh dana CAI. Yang paling edan, ketika Mortensen dengar bukunya turun dari peringkat 1 bestseller New York Times (kalah oleh Eat, Pray, Love) dia borong sendiri buku-bukunya memakai dana CAI buat mendongkrak lagi penjualan.

Dan yang terpenting: tidak seperti gambarannya di buku sebagai pejuang kemanusiaan yang tak kenal pamrih, selama ini Mortenson digaji oleh CAI + tunjangan perjalanan dlsb., sementara hasil programnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang membuat direksi CAI lama-lama curiga dan berang dengan Mortenson.

3) Sekolah yang dibangun Mortenson kualitasnya kelas kambing. Mortenson menyebut bahwa CAI bukan cuma membangun sekolah, tapi mengadakan pelatihan guru dsb. Tapi omong kosong juga. Sekolah-sekolah CAI —yang memang dibangun—semuanya kosong tanpa murid tanpa guru. Tapi Mortenson terus menerus menggembar-gemborkan ini sebagai prestasi. Setidaknya sudah ada tiga konsultan yang disewa Mortenson dan ketiga-tiganya mundur karena antara bualan dan kenyataan terlalu jauh panggang dari api.

Singkat kata, tulis Krakauer, “Mortenson’s sacred pledge to Haji Ali to build a school in Korphe—to repay the villagers for their charity, and to honor his beloved sister—turned out to be a whopper, calculated to sell books and jack up donations. So too did Mortenson’s promise to construct a school in Bozai.”

Detailnya silakan Anda baca sendiri. Mau marah saya rasanya, sama seperti para pembaca lainnya di AS yang kini sedang menggugat Mortenson ke pengadilan. Tapi memang rasanya susah memperkarakan Mortenson atas dakwaan telah mengarang-ngarang otobiografinya. Jauh lebih mungkin memperkarakannya atas penilepan uang masyarakat. Dan Dinas Pajak AS memang sudah mengindikasikan ke arah sana, bahwa Mortensen dan CAI melakukan pelanggaran atas “Section 4859 of the Internal Revenue Service Code, which prohibits board members and executive officers of a public charity from receiving an economic benefit from the charity.”

Mereka yang Memilih Hidup Tanpa Negara

The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia
James C. Scott
Yale University Press, 2009  |  464 hlm

notgoverned[Ulasan ini juga dimuat di Ikhtisar Studi Agraria dalam format yang sudah diedit oleh redaksi ISA]

Saya tidak tahu apakah James C. Scott masih menarik bagi ranah pemikiran sosial di Indonesia. Buku-bukunya yang tergolong mutakhir, seperti Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1998) tidak diterjemahkan, sementara terjemahan karya-karya dahsyatnya yang berpuluh tahun lalu menggemparkan dan sekarang sudah susah sekali dicari (Moral Ekonomi Petani: Pergerakan dan Subsistensi di Asia Tenggara dan Senjatanya Orang-Orang yang Kalah) tidak diterbitkan ulang. Bila benar demikian, sungguh sayang adanya, karena pemikiran Scott masih sangat relevan dengan persoalan sosial kita, terutama menyangkut pedesaan, agraria/pertanahan, dan petani. Dan buku barunya ini sekali lagi menunjukkan makin gemilangnya perkembangan intelektual James C. Scott.

Dari karya awal hingga terakhirnya, kita bisa menarik benang merah atas konsistensi dan perkembangan pemikiran Scott. Dalam Moral Ekonomi Petani (LP3ES, 1981) Scott mengemukakan untuk pertama kali teorinya bagaimana “etika subsistensi” (etika untuk bertahan hidup dalam kondisi minimal) melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di pedesaan, termasuk sikap resisten mereka terhadap inovasi dlsb. Inilah yang disebut sebagai “moral ekonomi”, yang membimbing kaum tani dan warga desa dalam mengelola sumber-sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hubungan pasar kapitalistik yang dihadirkan oleh adanya negara, dunia modern, dan kolonialisme di Asia Tenggara mengacaukan “moral ekonomi” itu dan menyebabkan kaum tani berontak.

Mahakarya kedua Scott, Senjatanya Orang-Orang yang Kalah, membawa topik di atas selangkah lebih jauh. Scott mendokumentasikan penelitian bertahun-tahunnya tentang perlawanan keseharian kaum tani yang tak tercatat sejarah. Demikian pula buku Perlawanan Kaum Tani (YOI, 1993) yang bukanlah terjemahan langsung dari buku Scott, melainkan terjemahan kumpulan artikel Scott yang disunting oleh Prof. Sajogyo. Buat saya, Senjatanya Orang-Orang yang Kalah inilah bukunya yang paling penting karena mampu menjelaskan posisi sebenarnya kaum tani yang selalu membikin pusing kaum revolusioner.

Petani adalah kelas tertindas, tapi perjumpaan langsung dengan mereka ternyata hanya membuat stres kaum revolusioner (terutama komunis-komunis awal abad ke-20), sampai akhirnya Marx (dan terutama Lenin) menyimpulkan bahwa petani tak punya kesadaran sosialis dan tak bisa dijadikan sekutu dalam revolusi. Perlawanan kaum tani, yang memang terjadi umpamanya dalam bentuk pembakaran hasil panen, dipandang bukan sebagai gerakan terorganisir, melainkan hanya pelampiasan kemarahan secara destruktif dan membabi buta akibat eksploitasi yang kelewatan, misalnya pajak yang teramat tinggi. Garda depan perjuangan sosialis dengan demikian diletakkan di pundak kaum buruh, karena kaum buruhlah yang telah bersentuhan dengan dunia industri dan mengalami penindasan industrial/kapitalistik sehingga paling memahami apa yang harus diganyang dari kapitalisme. Kaum tani –dengan sikap pasrah dan nrimo-nya yang masih tergantung pada alam—dianggap tidak revolusioner.

Penelitian Scott atas petani Asia Tenggara mematahkan mitos ini. Ia membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai “kepasrahan kaum tani” bukanlah benar-benar kepasrahan, melainkan aksi-aksi perlawanan anonim dalam diam yang berlangsung saban harinya, yang bahkan telah menjadi suatu subkultur. Dari Scottlah kita mendapat analisa jenial tentang “bentuk-bentuk perjuangan kelas gaya Brechtian” (Brechtian modes of resistance)*: “senjata-senjata biasa yang dimiliki kelompok-kelompok yang relatif tanpa kekuatan: menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, mencopet, pura-pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya.” (dikutip dari Perlawanan Kaum Tani, hlm. 271).

Pesan Scott jelas: hanya karena perlawanan kaum tani ini tak kasat mata, tak tercatat dalam sejarah, bukan berarti mereka tidak punya kesadaran kritis dan tidak melawan. Saya kutip dari hlm. 314-315:

“Banyak dari bentuk perlawanan yang telah kita pelajari itu mungkin aksi-aksi ‘perorangan’, tetapi itu tidak berarti bahwa aksi itu tidak terkoordinasi. Di sini, sebuah konsep koordinasi yang berasal dari rakitan formal dan birokratis tidak banyak membantu dalam memahami aksi-aksi yang dilakukan dalam komunitas-komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan subkultur-subkultur perlawanan yang kaya, dan historis dalam, terhadap tuntutan-tuntutan dari luar […] subkultur pedesaan membantu membenarkan kepura-puraan, perburuan tanpa izin, pencurian, penghindaran pajak, penghindaran wajib militer dan sebagainya […] Tidak ada organisasi formal yang dibuat karena tidak ada satu pun yang diperlukan; namun, suatu bentuk koordinasi telah dicapai yang mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang sedang terjadi itu bukan sekedar aksi perorangan.”

Apa misalnya bentuk perlawanan macam ini? Pencurian kecil-kecilan misalnya, seperti yang sering terjadi di seputar kawasan PTPN adalah bentuk resistensi itu. Atau saya pernah dengar cerita tentang supir truk lintas Sumatera yang karena kesal dipungli oleh polisi memberikan uangnya dengan cara dilipat kecil dan diludahi terlebih dulu.

Dan buku Scott The Art of Not Being Governed ini (terbit Agustus 2009) membawa tesisnya tersebut lebih jauh lagi. Lewat penelusuran sejarah ia mengatakan bahwa ada wilayah-wilayah desa tertentu yang selalu melakukan perlawanan sistematis agar tak tercakup dalam kota atau negara-bangsa. Dan desa-desa tersebut masih ada hingga sekarang di Zomia. Zomia merujuk pada dataran tinggi yang mencakup sebagian wilayah Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Birma, sampai empat provinsi Cina. Istilah Zomia sendiri dicetuskan pada 2002 oleh sejarawan Willem van Schendel dari Universitas Amsterdam.

Memang, tema tarik ulur antara pusat dan daerah selalu terjadi dan bukan hal baru. Tapi yang dimaksud Scott di sini bukanlah semata-mata ketidakpuasan daerah atas sentralisme politik atau sumber daya sebagaimana misalnya yang terjadi di era Orde Baru. Lebih dari itu, Scott menguraikan bahwa seluruh aspek kehidupan sosial di desa-desa Zomia (misalnya sistem perladangan berpindah, agama mileniarisnya, bahkan tradisi lisannya) sengaja dirancang agar mereka tak bisa dicaplok ke dalam negara-bangsa dan untuk mencegah agar dalam masyarakat mereka tidak tumbuh bibit-bibit negara-bangsa. Selama dua alaf, penduduk dataran tinggi ini adalah “pelarian sengaja” dari pusat-pusat ekonomi-politik di dataran rendah.

Bab 1 memaparkan tegangan antara wilayah pegunungan dengan lembah. Peradaban atau negara selalu dimulai di wilayah lembah, dan selalu terjadi proyek kolonisasi (yang sebagian di antaranya gagal) ke wilayah pegunungan. Scott mendekonstruksi bagaimana kerajaan-kerajaan Tiongkok menjuluki orang-orang gunung ini sebagai “leluhur kita sebelum mengenal peradaban dan agama Buddha”, yang sebenarnya justru sebaliknya. Orang-orang ini gunung bukannya belum mengenal peradaban melainkan justru sengaja kabur menghindar darinya. Bentuk masyarakatnya yang terpencar-pencar dan tak teratur (tak bisa diatur) adalah suatu taktik tersendiri buat mereka yang sering membikin pusing para kolonialis. Scott mengutip catatan Raffles di hlm. 39 untuk menunjukkan bagaimana para kolonialis harus berpikir keras cara menundukkan orang-orang gunung dalam suatu pemerintahan terpusat: “Di sini [Sumatra] saya menyokong despotisme. Tangan besi kekuasaan perlu untuk menyatukan orang-orang, memusatkan mereka ke dalam masyarakat-masyarakat…”

Harus ditambahkan di sini bahwa analisa lembah vs. pegunungan juga berlaku bagi daratan vs. pesisir. Kita tahu semakin dekat laut, pengaruh pusat kekuasaan di darat semakin kendur, dan masyarakat jadi lebih bebas dan egaliter (atau “tak beradab” dalam pandangan penguasa). Orang Tuban misalnya, jelas lebih egaliter daripada orang Mataram/Yogya, sebagaimana tergambar dalam bahasa Jawa ngoko mereka yang tanpa hirarki, berbeda dengan bahasa krama Mataraman. Cara hidup orang laut mempunyai keserupaan mendasar dengan penduduk dataran tinggi Zomia yang melarikan dari pusat-pusat kekuasaan. Ben Anderson secara khusus menyarankan Scott agar memperluas kajiannya ke wilayah pesisir dan laut, terutama kehidupan bajak laut. Namun Scott dengan rendah hati mengakui bahwa kajian untuk itu telah dirintis oleh cendekiawan yang lebih kompeten, Eric Tagliacozzo.

Bab 2 dan 3 mengulas bagaimana ruang-ruang pemerintahan itu akhirnya terbentuk: melalui pelembagaan sistem persawahan. Lokasi sawah-sawah padilah yang akhirnya memunculkan pusat-pusat pemerintahan kota. Sawah membuat hasil panen stabil dan mudah dihitung. Dari sini timbul kebutuhan untuk memulai penguasaan tenaga kerja manusia dan sistem produksi. Dinasti Tang misalnya, melarang perladangan berpindah sekalipun sesungguhnya sistem perladangan berpindah memberi lebih banyak hasil bagi petaninya. Masalahnya, kerajaan tidak bisa mengakses hasil itu. Masyarakat pun dipaksa bercocok tanam, dan dengan demikian masuk ke dalam state space.

Bab 4 mengulas bagaimana kekuasaan dikonstruksi secara kultural, misalnya lewat pembedaan antara siapa yang disebut “beradab” dan siapa yang “barbar”.

Bab 5 sampai 6½ (ya, saya tidak mengada-ada, memang ada bab 6½ di buku ini) mengulas proses ini dari sudut pandang sebaliknya, sudut pandang orang-orang gunung yang melawan itu. Sebagian cara perlawanan mereka tempuh lewat escape agriculture, yakni pemilihan jenis tanaman pangan yang memungkinkan mereka terus lolos dari cengkeraman negara. Contohnya, petani-petani Birma melawan kesemena-menaan tentara dengan menanam ketela rambat yang mustahil dirampas. Pemerintah militer Birma pun pada 1980an akhirnya mengeluarkan dekrit pelarangan ketela rambat. Hal ini mirip yang diulas Robert Hefner dalam Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, bagaimana penanaman jagung membantu petani-petani Hindu pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi di Tengger untuk bertahan diri setelah Majapahit jatuh ke pengaruh Islam.

Secara khusus Bab 6½ mengulas bagaimana kelisanan juga dipakai sebagai praktik tersendiri untuk menghindari caplokan negara. Scott mengajukan pertanyaan menarik bagaimana bila orang-orang ini bukan pra-literer, melainkan pasca-literer? Mereka bukan tuna aksara, melainkan kehidupan yang mereka pilih mengharuskan mereka untuk meninggalkan aksara. Contoh hipotetis menarik yang diajukannya adalah bahwa upaya kolonial yang paling pertama dan utama dari suatu pemerintahan terpusat adalah “pemberian nama”: menamai wilayah yang sebelumnya tak bernama menjadi sebuah desa, mungkin pula membagi-baginya dalam satuan-satuan tertentu. Dengan nama itulah kekuasaan dipatenkan. Dan sebaliknya, bila timbul perlawanan tani, dalam kebanyakan kasus kaum tani melakukan pembakaran terhadap arsip-arsip dan catatan-catatan desa. Aksi dan reaksi ini bagi Scott memiliki makna yang lebih dari sekadar simbolik. Ia mengutip renungan antropolog strukturalis Claude Levi-Strauss: “Tulisan sepertinya niscaya bagi negara terpusat yang terstratifikasi untuk mereproduksi dirinya sendiri. Tulisan itu aneh … Fenomena yang tak pelak lagi selalu menyertai kemunculannya adalah terbentuknya kota-kota dan imperium: integrasi ke dalam sistem politik, artinya, pembentukan hirarki dan sistem kasta.”

Scott telah mewanti-wanti sejak bagian Pengantar bahwa analisa historisnya ini “kurang berlaku untuk periode sesudah Perang Dunia II.” (hlm. xii). Karena bisa dibilang cengkeraman negara-bangsa sangat kuat sesudah periode itu dengan munculnya nasionalisme negara-negara Dunia Ketiga. Kurang berlaku, namun bukan berarti tidak berguna. Justru analisa sejarah Scott bisa memberi masukan pada kondisi Indonesia kontemporer yang masih tidak punya bayangan apa yang harus dilakukan pada masyarakat adatnya. Di satu sisi kita meninggi-ninggikan adat sebagai dasar kebudayaan kita. Di sisi lain, bila masyarakat adat menerapkan cara hidupnya yang asali (misalnya perladangan berpindah), negara mencapnya sebagai kriminal dan perambah hutan. Kita tidak punya rencana jelas apakah kita hendak menjadi “nasional” seutuhnya atau mengakomodir adat. Dan sepertinya apa caranya?

Ketidakjelasan ini berdampak pada banyak hal, misalnya legalitas tanah. Di Bali, sekalipun secara de facto diakui banyak tanah komunal yang dimiliki warga secara adat, namun menurut penelusuran teman saya yang sedang melakukan riset doktoralnya di sana, ternyata secara de jure tanah-tanah itu tak punya ketetapan hukum resmi sebagai tanah komunal. Secara hukum tak ada perlindungan apapun yang dipunyai warga. Sementara negara sendiri berkilah memberikan sertifikat resmi atas tanah itu sama artinya dengan mendorong pluralisme hukum. Masalah-masalah inilah yang membuat persoalan agraria di Indonesia tidak bisa didekati dari sudut pandang hukum saja, namun harus secara sosiologis. Dan analisa-analisa Scott bisa memberi masukan berguna untuk itu.

James C. Scott bukan cuma cendekiawan brilian, namun juga penulis ulung. Seperti buku-bukunya yang lain, buku ini ditulis dengan sangat jernih (sampai-sampai memperoleh penghargaan PROSE Award in Goverment & Politics). Scott sendiri sadar akan kelihaiannya ini. Di hlm. xi ia bilang “Saya sering dituding keliru, tapi jarang dibilang tidak jelas atau tidak mudah dipahami. Buku ini juga begitu.” Orang boleh menilainya salah, tapi jarang ada orang yang menilainya tidak jelas.

Keunikan Scott lainnya: selain meriset dan mengajar, sehari-harinya ia juga memelihara domba! Mengapa domba? Dalam sebuah wawancara ia utarakan filosofikasinya untuk kegiatannya ini: “Domba sering dipakai sebagai metafor untuk kebloonan dan kepatuhan. Tapi orang yang pernah melihat domba liar beraksi akan tahu bahwa domba itu sebenarnya individualistik. Kita telah beternak domba selama 8.000 tahun dan memilih yang patuh. Kita yang menjadikan mereka begitu!”

Dengan kata lain, masyarakat yang di-engineering oleh skema-skema pembangunan hanya akan menghasilkan manusia-manusia pasif yang tak sejalan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Masyarakat yang berhasil hanyalah masyarakat yang bebas untuk menentukan cara meraih keberhasilannya sendiri, bukan yang direkayasa dari atas.

Ya, barangsiapa masih menganggap domba itu makhluk bloon, tentu ia belum pernah menonton Shaun the Sheep.

————–

* Brechtian di sini tentu saja mengacu pada dramawan kiri Jerman, Bertolt Brecht. Dalam Kumpulan Cerita tentang Tuan Keuner, ada satu cerita mini Brecht yang sangat terkenal: Tuan Keuner diperlakukan sewenang-wenang bak jongos di rumahnya sendiri oleh seorang tentara fasis. Tuan Keuner tidak melawan. Ia layani apa saja permintaan si tentara. Karena terbiasa dilayani sebagai majikan selama bertahun-tahun, si tentara akhirnya menjadi pemalas lalu mati. Dan saat itulah Tuan Keuner yang dianiaya berteriak “merdeka!” Semacam inilah yang dimaksud sebagai Brechtian modes of resistance.

Perempuan-perempuan Marxis

Marx’s Daughters: Eleanor Marx, Rosa Luxemburg, Angelica Balabanoff
Ronald Florence
Dial Press, 1975  |  258 hlm

marxdaughtersBuku ini tergolong langka, hanya terbit dalam 1 edisi hardcover pada 1975 dan sepelacakan saya, belum pernah ada edisi barunya, entah kenapa. Saya beruntung menemukannya di sebuah toko buku bekas di Ciputat.

Awalnya, buku ini bermula dari riset Ronald Florence tentang putri-putri Marx. Dari riset itu Florence mendapati bahwa kesemua gadis itu mengalami hidup yang tragis, dan tragedi hidup itu BUKAN dikarenakan oleh warisan nama maupun ideologi ayah mereka, melainkan oleh fakta bahwa mereka adalah PEREMPUAN yang mengabdikan diri dalam gerakan politik yang bagaimanapun tetap maskulin, dan selalu ambivalen dalam menyikapi peran perempuan.

Akhirnya, Florence pun memutuskan untuk mengalihkan risetnya ke “putri-putri” Marx yang lain, putri-putri ideologisnya, yakni para perempuan yang mewarisi pemikiran dan perjuangan Marx seperti Rosa Luxemburg dan Angelica Balabanoff. Dari ketiga tokoh ini bisa terlihat bagaimana perempuan menyikapi Marxisme dan gerakan sosialis, dan begitu juga sebaliknya: bagaimana gerakan sosialis menyikapi keterlibatan perempuan.

Ini buku menarik, dan sesungguhnya persoalan yang diangkatnya tetap relevan sampai hari ini. Bahkan pada 2013 pun masih terjadi sebuah partai kiri progresif di Indonesia mengalami perpecahan akibat benturan aktivis-aktivisnya dengan sayap feminis partainya.

Membongkar Pembelaan Industri Rokok

Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat
Wanda Hamilton
diterjemahkan oleh Sigit Djatmiko
Epilog: Gabriel Mahal
INSISTPress dan Spasimedia, 2010  |  137 hlm

nikotinDi tengah maraknya kampanye pelarangan merokok serta penentangan terhadap pelarangan tersebut, studi Wanda Hamilton ini diterbitkan oleh INSIST Press. Klaimnya cukup kontroversial, dan sebagaimana bisa ditebak, dimaksudkan untuk memberi amunisi bagi kubu penentang.

Hamilton mengklaim bahwa aksi global pemberantasan rokok sebenarnya didalangi oleh industri farmasi yang ingin memasarkan obat-obatan NRT (nicotine replacement therapy). Fakta-fakta tentang bahaya rokok terhadap kesehatan terlampau dilebih-lebihkan bahkan dipelintir demi kepentingan bisnis dan ekonomi-politik.

Saat buku ini diluncurkan dan didiskusikan di UI pada 8 Juni 2010, beberapa peserta diskusi mengkhawatirkan bahwa buku ini bisa jadi pembenaran untuk terus merokok. Itu suatu kekhawatiran yang pantas. Tapi bukan klaim itu sebenarnya yang paling mengejutkan saya. Tapi lebih karena INSIST Press-lah penerbit buku ini. INSIST Press adalah salah satu penerbit yang sangat saya hormati karena konsisten menerbitkan kajian-kajian kritis tentang isu-isu ekonomi-politik dan sosial-budaya, terutama kritik terhadap neoliberalisme. Dan salah satu pembicara diskusi adalah ekonom UGM Revrisond Baswir yang juga dikenal lantang bersuara menentang neoliberalisme. Dan justru di sinilah poin keheranan saya: Sadarkah INSIST (atau Pak Soni) di mana posisi ideologis Wanda Hamilton sebenarnya?

Orang boleh saja berpendapat —sambil mengutip kalimat Roland Barthes yang banyak disalahartikan itu—bahwa “pengarang sudah mati” dan sebuah buku harus dibaca lepas dari latar belakang si pengarang. Namun dalam hal ini saya rasa tidak mungkin. Kita perlu tahu latar belakang Hamilton untuk tahu posisi buku ini sebenarnya. Biodata ringkas Hamilton di buku ini menyebutkan bahwa dia adalah peneliti independen dan salah satu aktivis yang tergabung dalam LSM bernama Forces. Namun penerbit tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu Forces. Penelisikan lebih lanjut terhadap Forces menunjukkan dengan jelas arah neoliberal LSM ini. Forces International (sesuai singkatan namanya “Fight Ordinances and Restrictions to Control and Eliminate Smoking”) mengadvokasikan kebebasan individu dalam memilih gaya hidupnya (antara lain makan, minum, merokok) tanpa dibatasi oleh aturan-aturan negara terhadap dampak sosial pilihan gaya hidup tsb. Dari sini jelas warna neoliberal LSM ini yang mementingkan kebebasan pribadi dan antinegara.

Apalagi bila kita cermati satu per satu intelektual yang ada di belakang layar Forces International yang punya cabang di beberapa negara ini (lihat daftar Honour Committee mereka. Pierre Lemieux (Quebec-Kanada) dan Pascal Salin (Perancis) adalah ekonom-ekonom pasar bebas ekstrem anticampur tangan negara. Terutama Pascal Salin, yang adalah presiden Société du Mont Pèlerin untuk periode 1994-1996! Kita tahu betul organisasi macam apa Mont Pèlerin Society itu: think tank bentukan Hayek dkk untuk menggodok dan menggencarkan ide neoliberal ke mana-mana. Silakan membaca buku Pascal Salin, Revenir au capitalisme: pour éviter les crises (2010) untuk tahu warna pemikiran ekonominya. Di situ ia nyatakan dengan jelas, sebagaimana terungkap dari judulnya, bahwa untuk menghindari krisis kita harus kembali ke kapitalisme pasar bebas murni!

Ekonom lainnya di Forces adalah Lew Rockwell, pendiri dan ketua Ludwig von Mises Institute. Antara von Mises Institute dan Mont Pèlerin Society ya sebelas dua belas alias beda-beda tipis.

Intelektual lainnya, Feltri Vittorio dari Italia bekerja di Il Giornale, harian sayap kanan milik Berlusconi. Sementara Giordano Bruno Guerri adalah sejarawan kanan Italia penulis Fascisti – Gli italiani di Mussolini: il regime degli italiani yang menyebut bahwa kultus terhadap tanah air dan tradisi adalah ciri-ciri utama fasisme yang harus ditumbuhkan kembali pada zaman sekarang.

Yang paling jelas adalah kolumnis Forces asal Kanada John Luik, yang jelas-jelas dibiayai industri rokok untuk menulis pembelaannya terhadap nikotin. Pada pertengahan 1990an pemerintah Kanada sempat berencana mengeluarkan aturan agar kemasan rokok dibuat polos. Tujuannya adalah agar mengurangi daya tarik kemasan itu dan agar peringatan di kemasan itu tampak lebih menonjol. Beberapa perusahaan rokok, antara lain PT BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco, Rothmans, bergandengan tangan untuk menentang aturan ini dan meminta John Luik menulis buku tentang itu.

Buku Luik terbit pada 1998, judulnya Plain Packaging and the Marketing of Cigarettes (Admap Publications). Ia menulis bahwa kemasan polos akan menimbulkan banyak masalah seperti penyelundupan dan mengancam nilai-nilai masyarakat demokratis! (halooooo…??)

Seperti tertera di situsnya, Forces International didirikan dengan memakai UU Commonwealth of Virginia. Namun tidak disebutkan di situ bahwa Virginia adalah daerah produsen utama tembakau AS selama 3 abad!

Dengan ini jelas bahwa lembaga Hamilton dan kajian yang dihasilkannya sama sekali tidak independen, dan sama-sama ditumpangi kepentingan industri. Sehingga dengan ini klaim-klaim yang ada di buku ini bisa kembali dipertanyakan juga. Saya khawatir INSIST Press menjadi berkecenderungan menentang apapun yang berbau “negara” tanpa melihat kecenderungan-kecenderungan ideologis di balik itu.

Untuk konteks Indonesia, Gabriel Mahal menulis “Agenda Anti Tembakau: Untuk Kepentingan Siapa?” yang dipasang sebagai Epilog buku ini. Di situ Mahal menuliskan bahayanya agenda anti rokok ini: “bahwa 6 juta rakyat Indonesia bergantung pada industri ini; bahwa industri tembakau adalah salah satu penyumbang terbesar APBN dll dll.” Retorika-retorika ini selalu dipakai oleh industri rokok sebagai jurus pertahanan setiap kali industri mereka diusik oleh pengetatan aturan pemerintah.

Dampak agenda ini terhadap perekonomian nasional memang perlu dicermati, dan nasib industri tembakau serta tenaga kerjanya harus kita pikirkan. Tapi retorika-retorika Mahal terlampau menggampangkan situasi dan menutupi fakta-fakta empiris bahwa industri rokok kita adalah contoh dari segala kemudaratan kapitalisme. Dua fakta kecil misalnya saja:
– 98,18% saham PT HM Sampoerna Tbk saat ini dimiliki oleh Philip Morris.
– Robert Budi dan Michael Hartono, masing-masing pemilik 51% dan 49% saham Djarum, termasuk dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia.

Retorika soal “rakyat”, “buruh tembakau”, “kepentingan nasional” dengan ini menjadi janggal karena kapital yang terakumulasi dari industri rokok Indonesia –seperti industri-industri besar lainnya—hanya dinikmati oleh yang segelintir (atau bahkan perseorangan dalam kasus Djarum) atau dinikmati oleh perusahaan asing (dalam kasus Sampoerna). Atau jangan-jangan Gabriel Mahal memang penganut trickle down economics yang percaya bahwa rakyat akan sejahtera oleh kemakmuran yang menetes dari para pemilik industri besar di atasnya. Dan dengan demikian semakin kuat menunjukkan warna neoliberal dari penerbitan buku ini.

vhrMari kita periksa benarkah klaim-klaim yang diajukan oleh industri rokok ini. Untuk itu saya akan beralih ke buku lainnya yang disunting Angga Haksoro Ardhi dan merupakan kompilasi tulisan-tulisan yang pernah dilansir di situs Voice of Human Rights, Di Mana Negara: Kumpulan Kisah VHRMedia (2011). Artikel “Nasib Sang Pelinting” (hlm. 53-65) dengan lengkap memberi tambahan data bagi kritik saya untuk buku Nicotine War di atas. Bahasannya jelas: bila cukai rokok naik atau iklan rokok dilarang atau kampanye antitembakau digalakkan, industri rokok selalu berkoar-koar bahwa itu akan mematikan jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada industri ini, bahwa pemerintah tidak pro wong cilik dlsb dlsb. Padahal, hak-hak buruh di industri ini nyaris tak dipenuhi oleh tauke-tauke rokok itu sendiri. Bentoel misalnya, dalam laporan keuangannya tahun 2007, menyebut dengan jelas bahwa biaya promosi yang dikeluarkannya adalah sebesar Rp 256,265 miliar, sementara untuk upah buruh hanya Rp 105,804 miliar. Selain itu, ada data menarik dari Lembaga Demografi UI, jumlah pekerja industri rokok pada 2004 hanya 0,3 dari seluruh tenaga kerja, sementara industri ini sendiri cuma bertengger di urutan 48 dari 66 industri penyerap lapangan kerja. Jadi, dampaknya ke PHK, kemiskinan, dll tidak sesignifikan dalih-dalih yang selalu dijadikan tameng oleh industri ini. Jadi, buat saya, industri rokok nasional hanya bisa didukung bila buruh-buruh industri ini sendirilah yang memegang porsi saham terbesarnya, bukan para cukong yang makin kaya dengan membebankan eksternalitas industrinya pada masyarakat banyak.

“Imagined Communities,” Setelah 25 Tahun

Imagined Communities (New Edition)
Benedict Anderson
Verso, 2008 [terbit pertama 1983]  |  240 hlm

imaginedAcademic Library Book Review menyanjung Imagined Communities sebagai “This is a book to be owned, read, re-read and treasured.” Jadi tak salah dong kalau saya punya buku ini dalam tiga edisi, dan untuk masing-masingnya saya punya catatan-catatan. Tulisan kali ini hanya mengenai edisi terbaru tahun 2008 ini saja.

Untuk edisi ini, Ben Anderson —saya memanggilnya “Om Ben”—menambahkan bab penutup berjudul “Travel and Traffic” yang mengisahkan dengan analitis (namun juga nostalgis) bagaimana Imagined Communities dipersepsi oleh para pengamat di seluruh dunia dalam konteks “nasional”-nya masing-masing. Lalu bagaimana pengaruhnya meluas sampai menimbulkan bidang-bidang studi baru dalam ilmu sosial. Serta bagaimana terjemahannya dalam tiap-tiap bahasa punya konteks nasional yang menarik.

Di Israel, misalnya, buku ini diterjemahkan oleh Open University of Israel untuk menentang ortodoksi politik Zionis dan dipengantari oleh ilmuwan Palestina. Di Yugoslavia era 1990an, buku ini terbit —menurut penerjemahnya, Silva Meznaric—untuk “fighting the rising tide of Croatian and Serbian jingoism and mythomania”, artinya untuk mempertahankan Yugoslavia dari pertumpahan darah perang etnis. Sementara terjemahan Yunaninya terbit justru untuk proyek berbeda: “menggugat ideologi tentang bangsa Yunani yang sudah berumur tiga ribu tahun.”

Tentu tak lupa Om Ben menuliskan rasa kesalnya yang tak habis-habis mengenai edisi Indonesianya yang diterjemahkan secara serampangan. Ini ironi luar biasa baginya, bagaimana karya yang sebagiannya diinspirasi dari studi dan kecintaannya pada Indonesia justru terbit dengan berantakan di Indonesia sendiri. Di Jepang, tentu saja buku ini digarap oleh murid kesayangannya, Takashi Shiraishi. Di Taiwan, Imagined Communities digarap oleh Wu Rwei-ren, tokoh muda nasionalis Taiwan namun penentang kediktatoran Kuomintang. Di Thailand terjemahannya juga digarap oleh cendekiawan-cendekiawan kritis mantan murid-murid Om Ben sendiri, dan uniknya, untuk bagian-bagian yang mengulas perihal monarki (bukan cuma monarki Thailand, tapi seluruh dunia), dipakai kosakata dan tata bahasa feodal Thai, semacam kromo inggil di Jawa.

Dua puluh tahun lebih perjalanan Imagined Communities dan dampaknya di seluruh dunia telah membawa Om Ben pada simpulan bahwa “IC is not my book anymore.”

Entah kenapa, saya tiba-tiba merasa ngenes (terharu) membaca kalimat itu, sampai-sampai saya kasih tahu perasaan saya ke Om Ben. Dan begini balasannya:

“Dear Ronny, … Nggak usah ngenes. Setiap bokap harus menghadapi nasipnja, jaitu pada salah satu hari, anak2nja akan terbang ke langit (bukannja firdaus) dengan merdeka, seperti setiap guru harus gembira kalau muridnja bisa terbang bebas … Imagined sudah dewasa lho, berumur 25 tahun. Nggak apa2 kalo doi kawin lari dengan siapa sadja, asal djangan germo.”

Lalu dengan melankolis Om Ben bercerita tentang burung-burung perkutut di pepohonan luar apartemennya, yang malah membikin saya tambah ngenes

Politik HAM di Indonesia

Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis
Robertus Robet
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2008  |  216 hlm

hamDari pergaulan saya dengannya selama ini, saya tahu Robertus Robet adalah sejenis penulis yang harus didampingi oleh editor. Robet punya gagasan dan sudut pandang yang orisinil, serta landasan teoretis yang sangat kuat, namun intensitas dan gaya penulisannya yang menggebu-gebu perlu diimbangi oleh editor bertangan dingin agar ide-idenya bisa terkemas rapi. Sepertinya, editor ELSAM tidak sanggup untuk itu, dan jelas tidak mengerjakan PR-nya dengan baik sehingga buku ini jadinya hampir seperti tanpa suntingan.

Belum lagi ditambah dengan sampul yang tidak jelas maksudnya, baik ilustrasi maupun pilihan jenis huruf yang dicetak timbul dengan sepuhan warna emas bak undangan kawinan.

Sungguh sayang, padahal buku ini sendiri memberi wawasan baru tentang persoalan HAM yang berbeda dengan pendekatan normatif yang biasa dipakai oleh kalangan aktivis. Robet mengajak para aktivis untuk melihat persoalan secara politis dan tidak lagi berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif. Satu bagian layak untuk dikutip di sini:

Para pejuang HAM yang begitu bersemangat bergegas dalam hafalan akan pasal-pasal dalam berbagai konvensi membeku dalam legalitas yang mereka bangun sendiri. Buruknya, kegagalan akibat kepercayaan buta kepada hukum ini tidak kunjung menyadarkan orang untuk melihat segi politis di luar atau yang mengendalikan mekanisme hukum itu; seberapa jauh kekuatan mereka sendiri? Seberapa jauh kekuatan kelompok-kelompok yang tidak setuju? … Dalam kasus pembatalan UU KKR misalnya, ironi terjadi manakala penggunaan forum MK secara paralel mempertemukan para pejuang hak asasi ini dengan musuh-musuhnya sendiri … Momen hukum itu rupanya mengekuivalenkan mereka dan kompetitornya. Pada titik ini, sebenarnya sejak awal sudah bisa dibaca bahwa pengejaran terhadap kebenaran normatif bisa sangat menjebak apabila tidak diperlengkapi dengan kesadaran yang lebih penting, yakni kesadaran akan yang-politis.

Kontribusi PKI dalam Ilmu Sosial di Indonesia

Social Science and Power in Indonesia
Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae (eds.)
Equinox Publishing, 2004  |  304 hlm


socialpowerIni kumpulan tulisan yang sangat penting dan menarik yang saya yakin masih akan terus dibaca oleh para pengkaji Indonesia sampai belasan tahun ke depan. Di antara semua tulisan yang ada, tulisan Ben White “Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia,” yang menurut saya paling dahsyat karena menguak banyak hal yang selama ini dikaburkan. White menjelaskan bagaimana studi agraria di Indonesia yang obyektif dirintis pertama kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI-lah yang bisa dibilang menyusun metode riset partisipatif pertama dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia, bahkan sebelum riset partisipatif atau riset aksi menjadi tren di dunia ilmu sosial Barat. D.N. Aidit —yang namanya disebut pun “haram” semasa Orde Baru—adalah perumus aturan-aturan riset lapangan ini, sehingga lahirlah diktum-diktum orisinil seperti “tiga jangan” (misalnya: jangan menginap di rumah orang-orang yang menduduki jabatan struktural di desa, jangan mencatat di depan petani/orang desa, karena itu akan membuat mereka takut bercerita dsb)

Hasilnya adalah laporan babon yang tiada duanya hasil dari penerjunan ribuan mahasiswa serta kader-kader PKI ke daerah-daerah. Dari situlah konsep “Tujuh Setan Desa” dirumuskan. Meskipun terdengar agitatif dan provokatif, tujuh setan desa sebenarnya bertolak dari suatu upaya riset obyektif skala besar tentang kemiskinan di pedesaan Indonesia, yang belum pernah lagi dibuat padanannya sesudahnya.

Upaya PKI ini memukau mahasiswa dan anak-anak muda waktu itu salah satunya karena kehidupan akademis sendiri di tahun-tahun itu sedang diintervensi oleh AS yang berusaha memandulkannya atau menghambat penyebaran ideologi komunis. Salah satu contohnya adalah soal buku-buku referensi. Ben White menelisik bagaimana pengadaan buku-buku ilmu sosial di Indonesia dikebiri oleh AS. Permintaan bantuan buku-buku ilmu sosial dan studi pertanian-pedesaan yang diajukan oleh Fakultas Pertanian UI (kini IPB) serta UGM diseleksi terlebih dulu oleh sebuah badan di AS (saya lupa nama pasti badan ini, tapi yang jelas ia berada di bawah Rockefeller dan diselia oleh CIA). Buku-buku kritis dicoret dari daftar dan yang dikirim ke Indonesia hanyalah buku-buku tentang manajemen pertanian a la AS. (Bak seorang detektif, Ben White sampai menelusuri surat permohonan bantuan itu, surat penerimaan barang/buku, sampai kartu-kartu perpustakaan masa itu). Jadi bisa dilihat, dalam konteks Perang Dingin saat itu, membesarnya pengaruh PKI di kalangan intelektual dan akademisi justru diakibatkan oleh kebijakan AS sendiri.

Ben White juga mencatat ironi-ironinya. Riset obyektif PKI itulah yang justru sebenarnya dipakai sebagai patokan kebijakan pembangunan pedesaan pada masa-masa awal Orde Baru, meski pemerintah Orba tidak mau mengakuinya, dan laporan babon itu pun segera terlupakan (sengaja dilupakan?) dalam kehidupan akademis. Ironisnya lagi, justru metode riset partisipatoris yang dirintis PKI itulah kini yang banyak dipakai sebagai metode riset lapangan badan-badan kapitalis seperti Bank Dunia.

Kita tidak bisa menyangkal bahwa ilmu sosial di Indonesia pernah sangat maju dan bergairah akibat sumbangsih kelompok kiri. Saat kelompok ini dimatikan, ilmu sosial bukan cuma kehilangan pelakunya yang militan, namun juga intelektual-intelektual kanan kehilangan lawan tanding yang sepadan untuk mengasah keyakinan-keyakinannya. Imbasnya pun terasa hingga sekarang.